RI – IOM Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sepakat meningkatkan kerjasama dengan IOM  (International Organisation for Migration) untuk mencapai tujuan migrasi yang aman dan berkeadilan (fair) serta pemenuhan dan perlindungan dan hak-hak pekerja migran Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri  mengatakan di bidang ketenagakerjaan, Indonesia mengharapkan agar IOM dapat terus meningkatkan dukungan/ asistensinya, khususnya melalui forum Colombo Process (negara-negara pengirim pekerja migran) dan Abu Dhabi Dialogue negara-negara penerima pekerja migrant).

“Kita memberikan apresiasi dan dukungan terhadap IOM  (International Organisation for Migration) yang selama ini terlibat dalam penanganan isu-isu migrasi yang aman dan adil di Indonesia” kata Menaker Hanif seusai menerima Chief de Mission Organization for Migration (IOM) for Indonesia Mark Getchell, di Jakarta, Selasa (20/9).

Menaker Hanif mendorong IOM agar terus mengajak negara-negara penempatan untuk dapat memenuhi hak-hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara produktif, termasuk mendorong kerjasama melalui peningkatan dialog negara pengirim dan penerima, sharing informasi pasar kerja, serta dalam hal pengakuan keahlian.

“Pemerintah (Kemnaker-red) juga mengharapkan kerjasama dengan IOM yang lebih konkrit, khususnya di bidang peningkatan kapasitas, baik bagi para calon TKI/TKI maupun SDM yang terlibat dalam proses penempatan TKI di luar negeri, “kata Hanif.

IOM yang didirikan pada tahun 1951, merupakan organisasi antar-pemerintah terkemuka dalam bidang migrasi. Organisasi ini bekerja erat dengan mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah.

IOM beroperasi di Indonesia sejak 1979, dimulai dengan keterlibatannya dalam penanganan orang-orang perahu yang berasal dari Vietnam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Sejak saat itu, aktifitas IOM di Indonesia telah berkembang secara signifikan baik dalam hal jangkauan geografis maupun sasaran populasinya.