Serapan Anggaran Pembangunan Perbatasan Baru Mencapai 29,42 Persen

Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menyatakan serapan anggaran pembangunan wilayah perbatasan pada Januari-Agustus baru mencapai 29,42 persen atau Rp3,7 triliun dari total alokasi APBN 2016 sebesar Rp9,4 triliun.

"Dengan serapan tersebut kami mencatat capaian fisik sebesar 44,54 persen yang meliputi 3.662 kegiatan. Memang angka ini masih di bawah target triwulan ketiga yakni 75 persen," tutur dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran pembangunan daerah perbatasan yaitu keterlambatan pelaksanaan lelang oleh Kemendes, PDT, dan Transmigrasi.

Secara keseluruhan sasaran pembangunan 2015 dan 2016 belum berjalan secara maksimal dan karena alokasi APBN belum dapat mengakomodasi keseluruhan rencana kegiatan.

Pembangunan di lokasi prioritas (lokpri) selama dua tahun anggaran yang ditargetkan mencapai 100 kecamatan, baru dapat direalisasikan sebanyak 53 lokpri karena kementerian/lembaga belum seluruhnya melaksanakan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 dan Rencana Aksi Tahunan.

"Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, kami minta di setiap K/L dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan perbatasan negara," ujar Hadi.

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto selaku Ketua Pengarah BNPP mengungkapkan bahwa capaian serapan anggaran yang disampaikan dalam rapat tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata pembangunan di 187 kecamatan di 41 kabupaten/kota yang menjadi sasaran prioritas.

Meskipun tidak menyangkal fakta bahwa pembangunan di beberapa daerah misalnya perbatasan Papua sangat sulit karena keterbatasan akses dalam pembuatan jalan-jalan baru, ia mengungkapkan banyak wilayah yang pembangunannya sudah berjalan 70-90 persen.

"Setelah meninjau lapangan khususnya di Sebatik, saya melihat pembangunan sampai Juli 2016 telah mencapai 100 persen. Di sana sudah dibangun pasokan air minum dan pembangkit listrik, serta jalan-jalan yang mengelilingi pulau yang tadinya hanya tanah sekarang sudah aspal," kata Wiranto.

Pada 2015 pemerintah telah meluncurkan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas) di kabupaten Malinau dan Nunukan, (Kalimantan Utara) dengan total biaya lebih dari Rp1,4 triliun, serta di kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru (Maluku) dengan anggaran Rp1,9 triliun.

Selain itu, pemerintah telah membangun pos lintas batas negara (PLBN) di tujuh lokasi yakni Motaain, Motamasin, dan Wini di Pulau Timor; Aruk, Nanga Badau, dan Entikong di Kalimantan; serta Skouw di Papua.

Proses pembangunan PLBN Entikong telah mencapai 75 persen sedangkan PLBN Motaain mencapai 85 persen. (Ant)