Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (21/9/2016), memaparkan berbagai masalah di wilayah perbatasan selain ketimpangan pembangunan yang menjadi isu utama.
"Perbatasan menjadi pintu masuk berbagai tindak kejahatan seperti penebangan liar, pencurian ikan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, serta kerawanan lain yang memprihatinkan," ungkapnya.
Di tengah gencarnya upaya memerangi terorisme dan radikalisme serta penculikan dan perampokan kapal yang disebabkan ketimpangan pembangunan, komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran dinilai tepat.
"Kalau serambi depan kita lemah tentu akan banyak kebocoran masuknya kejahatan yang akan merugikan negara," ujar Wiranto.
Konsep pemerintah untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran dan perbatasan akan melancarkan transportasi dan distribusi kebutuhan masyarakat, serta menekan disparitas harga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa kesadaran untuk membangun perbatasan nisbi terlambat dilakukan, terlebih setelah 71 tahun Indonesia merdeka.
Wajah perbatasan, termasuk fasilitas pertahanan dan keamanan, diakuinya sangat memprihatinkan.
"Kepolisian dan TNI yang memetakan wilayah perbatasan menemukan ada 39 jalur ilegal," tuturnya.
Jalur ilegal yang disebut Tjahjo sebagai "jalur tikus" ini menjadi akses penyelundupan narkoba, barang komoditas, dan bahkan orang asing.
"Atambua itu pintu masuk penyelundupan narkoba. Di Kepulauan Riau, Sebatik, Entikong, dan Sanggau sebagai pintu 200 warga negara asing yang masuk untuk berjihad ke Indonesia," ucap Mendagri.
Untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, Menko Polhukam dan Mendagri mengharapkan sinergi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Salah satu program rencana aksi yang dicanangkan pemerintah adalah Gerakan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbang Dutas), yang secara langsung telah ditinjau oleh Menteri Wiranto dan Menteri Tjahjo di Pulau Sebatik (Kalimantan), Alor (Nusa Tenggara Timur), serta Skouw (Papua).
"Gerbang Dutas jangan hanya jadi slogan tetapi harus betul-betul menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait," tegas Wiranto. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement
