Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pembentukan Holding BUMN Diminta Transparan

Pembentukan Holding BUMN Diminta Transparan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembentukan induk perusahaan atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi harus dilakukan secara transparan dengan konsep yang jelas, kata peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi.

"Saya katakan agar pemerintah harus memproses pembentukan holding BUMN energi secara transparan lalu disampaikan ke publik, tidak tertutup," kata Fahmy di Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Menurut dia, pembentukan holding BUMN energi harus memiliki tujuan dan konsep yang jelas.

Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pembentukan holding BUMN energi juga harus dilakukan dengan persiapan matang.

"Persiapan yang dilakukan tidak sekadar penyesuaian regulasi seperti revisi PP Nomor 44/2005, tetapi yang lebih penting adalah perumusan konsep dan peta jalan yang jelas, struktur holding yang tepat, kajian potensi dampak, strategi pendekatan antar pihak-pihak yang terlibat untuk menjalin harmonisasi dan sinergi kerja dalam tubuh holding," kata Faisal.

Selain itu, Faisal menambahkan pembentukan holding BUMN juga harus mencontoh pembentukan holding yang terbaik di negara lain.

Fahmy mencontohkan pembentukan holding BUMN energi di Bulgaria yang mempersiapkan sinergi perusahaan dan infrastruktur sebelum holding.

"Target sebelum holding pertama menyatukan perusahaan-perusahaan sejenis, yang kedua mematangkan infrastruktur, baru dibentuk holding. Sekarang Bulgaria pengekspor energi ke beberapa negara di Eropa Selatan. Barangkali pola semacam itu bisa dipelajari, bisa menjadi 'benchmarking'," kata dia.

Fahmy menyebut perlu mengawali pembentukan holding dengan sinergikan BUMN energi antara migas, listrik, dan termasuk energi baru terbarukan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan energi.

Sementara Faisal mencontohkan sektor migas di Iran dikendalikan oleh Kementerian Perminyakan yang membawahi empat BUMN yakni National Iranian Oil Company yang mengelola sektor hulu minyak, National Iranian Gas Company mengelola gas, National Iranian Oil Refining and Distribution Companyi mengelola hilir minyak, dan National Petrochemical Company yang mengelola industri petrokimia.

"Pembentukan holding perusahaan memang dapat memperkuat sinergi daya saing, tetapi jika tidak dipersiapkan dengan matang langkah ini tidak jarang dapat pula mengakibatkan gesekan antar kepentingan dan pihak," kata Faisal. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: