Bila Tak Ganti IG, Farouk dan Hemas Bisa Dilaporkan ke BK DPD

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Bayu Dwi Anggono mengatakan, pimpinan DPD wajib memproses pemilihan pengganti Irman Gusman pada sidang paripurna luar biasa hari ini. Bila tidak, pimpinan DPD bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPD lantaran melanggar tata tertib DPD.

"Harusnya sidang paripurna luar biasa hari ini bisa langsung memproses pergantian Irman. Kalau tidak pimpinan mengkhianati menyalahi tatib yang mereka sepakati. Dan itu juga bisa berbahaya bagi kedudukan pimpinan ke depannya," katanya dalam rilis yang diterima wartawan.

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP Persatua Alumni GMNI itu juga menjelaskan, kewajiban pimpinan DPD itu tertuang dalam pasal 54 tata tertib DPD. Disana disebutkan bahw pimpinan DPD harus menggelar pelaksanaan pemilihan pimpinan paling lama tiga hari setelah pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua DPD.

"Jadi, terlalu beresiko bila Pimpinan DPD tidak segera memproses pengisian kursi kosong pimpinan itu," katanya.

Dalam tatib itu juga menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan baru. Menurutnya, pengganti Irman mesti berasal dari wilayah barat. Nah, setelah mendapatkan pengganti Irman, pimpinan DPD yang sudah lengkap berjumlah tiga, melanjutkan pemilihan ketua DPD dari tiga pimpinan yang ada.

"Baru mereka kocok ulang, siapa yang nantinya jadi Ketua dan wakil Ketua," tandasnya.