BI: Perkuat TPID untuk Tekan Harga Komoditas

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mengharapkan pemerintah daerah setempat membangun sinergitas guna memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menekan harga komoditas.

"Sampai dengan September 2016, inflasi indeks harga konsumen di Provinsi Lampung masih terkendali dan berada pada tingkat yang cukup rendah, yakni mencapai 1,19 persen (year to date/ytd)," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Arief Hartawan di Bandarlampung, Rabu (12/10/2016).

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK Provinsi Lampung di akhir 2016 berpeluang berada pada tingkat yang rendah, yakni di bawah 4 persen (year on year).

Meski demikian, lanjut dia, terdapat beberapa catatan penting mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Lampung yang menjadi pekerjaan rumah bagi TPID.

Pertama, inflasi pangan masih cenderung bergejolak pada tingkat yang relatif cukup tinggi. Hal ini penting untuk segera diatasi karena pangan dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, terlebih bagi masyarakat kelompok miskin sebagian besar pengeluarannya adalah untuk makan.

Arief menjelaskan untuk bisa mengerem peningkatan angka/garis kemiskinan di Lampung, penting guna menjaga inflasi pangan tetap terkendali pada tingkat yang rendah di bawah 5 persen (yoy).

Kedua, gejolak inflasi pangan bersumber dari komoditas tertentu, yakni cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan gula.

"Hal ini tidak seharusnya terjadi secara berulang, apalagi Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional," katanya.

Ketiga, program pengendalian inflasi oleh TPID masih cenderung bersifat adhoc dan belum dapat mengatasi permasalahan struktural yang menyebabkan gejolak harga.

Ia memandang penting untuk menyusun program kerja secara terarah dan terpadu yang melibatkan seluruh TPID se-Provinsi Lampung sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan ditetapkan menurun pada tahun 2018 menjadi 3,5 persen plus minus 1 persen.

Keempat, penting mengendalikan inflasi pendidikan agar akses masyarakat kepada pendidikan yang berkualitas tidak terkendala.

Arief Hartawan menegaskan bahwa pada tahun 2016 tahapan pengembangan TPID di Provinsi Lampung seharusnya telah memasuki fase "fostering", yakni makin besarnya peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai program pengendalian inflasi daerah.

Tahapan ini ditandai oleh banyaknya program inisiatif dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah. Misalnya, Pemprov Kalimantan Tengah melaksanakan program "pasar penyeimbang", Pemprov Bali menyelenggarakan program ketahanan pangan melalui gerakan penanaman perdana padi di Subak Getas, Gianyar.

Pemprov Sumut melakukan sinergitas lintas instansi untuk perbaikan tata niaga cabai merah melalui pembelian cabai merah yang jatuh akibat panen raya dan program manggadong (makan ubi) dan "one day no rice", dan banyak lagi kegiatan di kabupaten/kota lainnya yang sangat inovatif dan mendukung pengendalian harga di daerah. (Ant)