Pemulihan Garut Akibat Banjir Butuh Rp626,3 Miliar

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyampaikan upaya pemulihan akibat banjir bandang luapan Sungai Cimanuk, Garut, membutuhkan dana sebesar Rp626,3 miliar.

"Dibutuhkan dana sebanyak Rp626,3 miliar dalam proses pemulihan akibat banjir," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Iman Alirahman kepada wartawan di Garut, Rabu (26/10/2016).

Ia menuturkan besaran dana tersebut untuk rekonstruksi penanggulangan bencana banjir bandang di berbagai sektor seperti permukiman, ekonomi, sosial, infrastruktur dan lintas sektor.

Iman menjelaskan rincian dana yang dibutuhkan untuk sektor permukiman sebesar Rp193,4 miliar, sektor sosial Rp59,9 miliar, sektor infrastruktur Rp96,2 miliar dan pendanaan lintas sektor Rp229,5 miliar.

"Keseluruhan kebutuhan dana ini didasarkan pada hasil kajian pascabencana yang dilakukan," katanya.

Iman menyampaikan sumber daya yang akan digunakan untuk pemulihan pascabanjir yaitu dari pemerintah pusat, Provinsi Jabar dan Kabupaten Garut.

Pemerintah pusat, lanjut dia, telah memberikan bantuan dana sebesar Rp546,7 miliar yang rencananya untuk pembangunan rumah susun bagi korban banjir.

"Dari pemerintah pusat ini salah satunya seperti pembangunan rumah susun dan rumah tapak," katanya.

Selanjutnya sumber dana lain untuk pemulihan, kata Iman, dari Pemerintah Provinsi Jabar sebanyak Rp18,5 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Garut Rp28,1 miliar, dan sumber dana lain bukan pemerintah Rp32,9 miliar.

"Pemkab Garut akan menganggarkan dana rehabilitasi di 2017, Pemerintah Provinsi pada 2016 sudah membantu sebesar Rp12,5 miliar," katanya.

Sementara itu, total kerugian materi akibat banjir bandang Garut 20 September 2016 mencapai Rp288,5 miliar meliputi kerusakan sektor permukiman, ekonomi, sosial, infrastruktur dan lintas sektor.

Kerusakan sektor permukiman mencapai Rp83,4 miliar, sektor ekonomi sebesar Rp83,5 miliar, sektor sosial sebesar Rp64,7 miliar, sektor infrastruktur sebesar Rp42,6 miliar, dan sektor lintas sektor seperti kantor pemerintahan, perbankan dan markas polisi sebesar Rp14,24 miliar. (Ant)