Menkeu Dorong Lebih Banyak Korporasi Terbitkan Sukuk

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya bakal mendorong lebih banyak korporasi untuk menerbitkan sukuk atau surat berharga syariah. Sejauh ini penerbitan sukuk masih didominasi oleh pemerintah.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri high level meeting persiapan peresmian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/10/2016). Dalam rapat tersebut hadir pula Gubernur BI, Menko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Agama, dan MUI.

"Saya rasa itu (mendorong sukuk korporasi) salah satu opsi karena selama ini pemerintah sudah sangat cukup dominan," ujar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Menurut Ani, saat ini lebih dari 90 persen pasar sukuk itu didominasi oleh sukuk dari pemerintah dan dari koporasi masih sedikit. Tercatat hingga 26 September 2016, outstanding sukuk negara mencapai Rp 281,6 triliun. Sementara, hingga 16 September 2016, jumlah sukuk korporasi di Indonesia tercatat sebanyak 51 sukuk dengan total nilai Rp 11,04 triliun.

"Jadi ini (mendorong peningkatan sukuk korporasi) salah satu potensi yang bisa dikembangkan," terang Menkeu.

Terkait KNKS, Ani menerangkan, dalam rapat itu pihaknya membahas kesiapan pengembangan dan tantanngan dalam keuangan syariah, seperti dari sisi SDM, tata kelola dan lain sebagainya.

"Kemudian apa hal-hal yang bisa dilakukan seperti tadi disebutkan mengenai kalau pajak tidak jadi persoalaan. Sukuk yang kemudian dinaikan jumlah porsinya dan bagaimana membuat pasar sukuk terutama ini didomainnya kementerian keuangan untuk lebih diperdalam dan bisa lebih likuid, sehingga bisa menciptakan pasar syariah yang lebih berkembang," paparnya.