Gerindra: Demo 4 November Gara-gara Jokowi Tak Hukum Ahok

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi?i menilai aksi demo besar-besaran pada Jumat 4 November 2016 mendatang merupakan jawaban masyarakat karena Presiden Joko Widodo tidak mendukung adanya penegakan hukum atas dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam sebenarnya adalah undangan resmi dari pemerintah Jokowi sendiri karena tidak menegakkan hukum meski Ahok jelas telah melanggar pasal 156a KUHP tentang penistaan agama. Jokowi tidak menjalankan konstitusi bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam pemerintahan dan hukum," kata pria yang akrab disapa Romo tersebut di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa aksi unjuk rasa adalah cara yang legal dan dilindungi oleh konstitusi sebagai ekspresi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Untuk itu, sebagai kepala negara, dia meminta agar Jokowi mau melindungi rakyatnya dalam aksi 4 November.

"Jokowi harus melindungi rakyat dari ancaman siapapun yang akan mencelakakan rakyat, menembak rakyat yang akan berdemonstrasi. Mereka yang mengancam apalagi akan menembak itulah teroris yang sesungguhnya. Dan kalau hal itu terjadi maka rakyat akan menangkap teroris tersebut dan mengadilinya," pungkasnya.

Selain itu, Romo juga meminta Jokowi untuk tidak paranoid terkait kabar yang menyebut ada pihak yang membiayai aksi 4 November. Dia memastikan kalau demonstrasi yang diinisiasi oleh kalangan agama dan para ulama itu merupakan kehendak rakyat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Dia bahkan menceritakan bagaimana ormas-ormas dan rakyat yang ada di daerah pemilihannya yang akan menghadiri demo tersebut tidak meminta uang sama sekali kepadanya.