Presiden Rodrigo Duterte, Senin (7/11/2016), memerintahkan pembatalan pembelian senapan untuk kepolisian Filipina dari Amerika Serikat, setelah staf ahli senat AS pada bulan lalu, mengatakan Washington menghentikan penjualan karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia.
"Kami tidak akan bersikeras membeli senjata mahal dari Amerika Serikat. Kami selalu bisa mendapatkannya di tempat lain. Saya meminta kepolisian untuk membatalkannya. Kita tidak membutuhkan mereka," kata Duterte dalam pidato televisi dalam acara yang dihadiri para pemimpin pemberontak Muslim.
"Kita hanya harus mencari sumber lain yang lebih murah dan mungkin tahan lama dan baik seperti yang dibuat di tempat kita memesannya," kata Duterte menambahkan.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina, yang sudah lama menjadi sekutu, telah menjadi rumit akhir-akhir ini akibat kemarahan Duterte terhadap kritikan Washington atas pertempuran kerasnya untuk menyingkirkan obat-obatan terlarang dari negara tersebut.
Lebih dari 2.300 orang telah tewas dalam operasi kepolisian atau oleh para tersangka sebagai bagian dari usaha pemerintah Filipina memerangi narkotika yang merupakan janji Duterte saat kampanye pemilunya.
Bulan lalu, staf ahli senat mengatakan kepada Reuters bahwa Departemen Luar Negeri AS menghentikan rencana penjualan sekitar 26 ribu senapan serbu pada kepolisian Filipina setelah Senator Ben Cardin mengatakan ia akan menentang hal tersebut karena kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Sebelumnya, Duterte mengatakan bahwa Rusia dan China telah menunjukkan kesediaan untuk menjual senjata ke Filipina. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait:
Advertisement