Pemerintah Diminta Muluskan Swasta Bangun Infrastruktur

Pemerintah diminta memuluskan jalan bagi swasta untuk membangun infrastruktur di Indonesia, kata Direktur Utama PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto.

Menurut Heru Dewanto, dalam dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (8/11/2016), proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, memerlukan peran swasta cukup besar.

Dari total kebutuhan investasi sebesar Rp5.500 trilliun, lanjutnya, kesiapan dana pemerintah hanya Rp1.500 triliun, sementara sisanya Rp4.000 triliun dibiayai investor swasta murni dan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP).

"Perpindahan ini bukan hanya berarti sumber dana, tapi juga paradigma. Supaya kemitraan pemerintah dengan swasta bisa menjadi motor penggerak yang bekerja optimal, maka pemerintah juga harus memuluskan jalan swasta untuk membantu pemerintah," kata Heru dalam diskusi ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, hal utama yang harus diperjelas dulu adalah peran masing-masing pihak.

"Siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang operator," ujarnya.

Menurut Heru, pemerintah dan swasta memiliki objektif masing-masing.

Pemerintah, lanjutnya, seharusnya hanya memiliki satu objektif yaitu ekonomi, tapi dari perspektif rakyat.

"Bagaimana rasio elektrifikasi bisa memenuhi kebutuhan rakyat, bagaimana lapangan kerja bisa tercipta, bagaimana kesejahteraan rakyat bisa lebih baik, dan bagaimana peningkatan kapasitas industri dapat dilakukan," katanya.

Sementara di sisi lain, swasta memiliki tujuan bisnis.

"Namun, tak semata-mata mencari keuntungan, namun juga bagaimana dari proses bisnis ini, dapat membuat Indonesia lebih baik. Penciptaan lapangan kerja, perbaikan kapasitas dan kompetensi, serta mengembangkan inovasi untuk mendukung tujuan kesejahteraan," ujarnya.

Selain kemitraan pemerintah dan swasta, Heru mengatakan, hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kemitraan terjalin antaranggota konsorsium.

"Ada lima kapabilitas yang harus dimiliki masing-masing anggota konsorsium di sektor ketenagalistrikan sehingga bisa saling melengkapi," katanya.

Yakni, kemampuan operasional, kemampuan pendanaan, pengelolaan bahan bakar, pengelolaan pemangku kepentingan, dan kemampuan penguasaan teknologi.

"Selanjutnya, kemitraan yang baik harus dibangun antara pengembang, perbankan, kontraktor, dan industri dalam sebuah sinergi bersama yang ujungnya dari semua skema kemitraan ini adalah harus memenuhi satu tujuan yakni bagaimana megaproyek 35.000 MW bisa membuat Indonesia lebih baik. Jangan sampai, setelah program 35.000 MW, tidak ada satupun pemain lokal yang menonjol, apakah itu IPP (pengembang listrik swasta) atau EPC (kontraktor) atau insinyur-insinyur handal bangsa ini untuk meneruskan pembangunan ke depan," kata Heru. (Ant)