Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

KPU NTT Usulkan Anggaran Pilkada Rp300 Miliar

KPU NTT Usulkan Anggaran Pilkada Rp300 Miliar Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Kupang -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengusulkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk membiayai pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) NTT pada 2018. Dari dana yang diusulkan itu, pemerintah dan DPRD sudah menyetujui dan mengalokasikan sekitar Rp70 miliar pada tahun anggaran 2016.

Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Yosafat Koli mengatakan "Sisanya akan dialokasikan pada tahun anggaran 2017 dan 2018," katanya di Kupang, Rabu (9/11/2016), terkait anggaran dan persiapan pelaksanaan Pilkada NTT 2018.

"Untuk anggaran pilgub sebenarnya mencapai hampir Rp500 miliar, tetapi karena ada sepuluh kabupaten juga yang melaksanakan pilkada serentak pada 2018, maka anggarannya bisa ditekan hingga sekitar Rp300 miliar lebih," ucapnya.

Dia mengatakan, ada pos pembiayaan di sepuluh kabupaten itu yang bisa disatukan dengan Pilkada NTT, seperti biaya pengamanan, panitia pengawas pemilu serta panitia pemungutan suara sehingga bisa dilakukan penghematan. Sepuluh kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada 2018 itu adalah Kabupaten Alor, Ende, Kupang, Nagekeo, Manggarai Timur, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Timor Tengah Selatan.

Menurut dia, dalam rapat koordinasi terakhir, perkiraan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pilkada di sepuluh kabupaten ini mencapai lebih dari Rp150 miliar. Dari total dana tersebut, Kabupaten TTS berpotensi menghabiskan lebih banyak dana, yakni Rp24,3 miliar. Sementara usulan dana pilkada paling sedikit adalah Sumba Tengah, yakni sebesar Rp6,5 miliar.

Dana tersebut belum termasuk dana pengawasan oleh Badan Pengawas atau Panitia Pengawas Pemilu serta kepolisian untuk urusan pengamanan.

"Jadi dari hitungan awal, kalau ada dana 'sharing' dengan 10 kabupaten itu, maka KPU NTT bisa menghemat anggaran sekitar Rp150 miliar," tuturnya.

Dia juga berharap, alokasi anggaran untuk biaya pilkada di sepuluh daerah ini bisa dimulai pada 2017, sehingga tidak menghambat proses dan tahapan pilkada yang akan dimulai pada 2017. (Ant).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Leli Nurhidayah

Advertisement

Bagikan Artikel: