Trump Menang, Sejumlah Perusahaan AS Tunda Rencana Merger

Sejumlah perusahaan di Amerika Serikat akan menunda rencana merger menyusul kemenangan Donald Trump di Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS). Hal itu terkait dengan ancaman Trump untuk memblokir sejumlah rencana mega merger, termasuk rencana AT&T membeli Time Warner.

Saat kampanye, Donald Trump telah berjanji setelah menjadi Presiden AS akan mengkaji ulang kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Termasuk bagaimana pemerintah menangani mega merger.

Goldman Sachs memproyeksikan kerugian 20 persen hingga 30 persen pada pendapatan bank yang fokus pada bisnis merger dan akuisisi. Ketidakpastian tentang kebijakan Trump pada perdagangan, kesehatan, pajak dan energi diyakini dapat menghambat aktivitas penjaminan emisi.

"Saya pikir banyak penawaran yang akan tertunda. Sampai nanti ada kejelasan apakah Presiden Trump akan moderat atau malah menggangu," kata seorang bankir senior Wall Street, seperti dikutip dari laman Reuters di Jakarta, Jumat (11/11/2016).

"Ini akan menjadi lingkungan yang keras untuk segala sesuatunya sampai kami melihat bagaimana Trump berperilaku sebagai seorang pemimpin," tambahnya.

Pada Oktober lalu, Trump mengatakan bahwa rencana AT&T untuk mengakuisisi pemilik HBO, CNN dan Studio Warner Bross senilai US$ 85 miliar adalah contoh dari kekuasaan terstruktur. Ia berjanji di depan pemilihnya akan memblokir kesepakatan tersebut.

Namun, beberapa investor yakin Trump akan lebih ramah pada bisnis, ketimbang janji-janji yang ia ucapkan semasa kampanye.

"Kami pikir Trump akan cukup baik dalam urusan merger dan akuisisi. Ia pro bisnis dan pro pasar bebas," kata Roy Behren, Manajer Portofolio di Westchester Capital Management.

Selain AT & T, perusahaan AS dengan kesepakatan besar lainnya yang mungkin akan tertunda adalah tiga merger perusahaan farmasi dan kesehatan, yakni Aetna dengan Humana, Anthem dengan Cigna dan Walgreens dengan Rite Aid.

Ketiga rencana merger tersebut tengah menghadapi masalah antitrust. Investor mungkin akan berpikir ulang untuk tetap merger di bawah pemerintahan Trump.

Sebenarnya presiden AS tidak punya kewenangan secara langsung memutuskan apakah merger dapat dilakukan. Sebab putusan merger ilegal di bawah hukum diputuskan oleh Departement Kehakiman AS atau Komisi Perdagangan yang bekerjasama untuk menilai apakah merger dapat dilakukan. Jika salah satu lembaga memutuskan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan alasan yang meyakinkan maka hakim akan setuju.

Sementara itu direktur keuangan AT&T John Stephens berharap dapat bekerjasama dengan Trump dan optimis bahwa pemerintah akan menyetujui kesepakatan merger tersebut.

Stephens menambahkan kebijakan dan diskusi dengan Presiden tentang investasi infrastruktur, pembangunan ekonomi dan inovasi AS dinilai cocok dan sejalan dengan dengan tujuan AT&T, kata Stephens saat konfrensi Wells Fargo tentang Teknologi, Media dan Telekomunikasi.

Angelo Zino, analis CFRA Research menilai hasil pemilu Rabu lalu menjadi peringatan risiko antara kesepakatan AT & T dengan Time Warner.

Sikap proteksionis Trump menimbulkan risiko beberapa perusahaan asing termasuk dari China yang akan menghadapi rintangan tinggi. Terutama saat mencoba untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Amerika.