Ketenangan Pilkada, Jaga Ekonomi Nasional

Ketenangan dan kelancaran dalam Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2017 juga bakal membantu meningkatkan kinerja perekonomian nasional sehingga berbagai pihak diharapkan dapat terlibat guna menjaga hal itu.

"Konflik (antarmasyarakat dalam pilkada serentak) akan mengganggu kehidupan masyarakat terutama akan menganggu perekonomian," kata Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Menurut Oesman Sapta Odang, sejumlah potensi tantangan bangsa yang sangat berat di dalam negeri saat ini antara lain adalah ancaman konflik terkait Pilkada serentak di berbagai daerah.

Untuk itu, Oesman Sapta menginginkan masyarakat harus mewaspadai sejumlah sinyal potensi konflik yang pasti didahului oleh provokasi yang bertujuan mengadu domba antarwarga.

"Seluruh rakyat harus sadar itu jangan terpancing, sebab kalau sampai terpancing dan terjadi konflik besar yang rugi adalah masyarakat itu sendiri," katanya.

Dia mengingatkan bahwa bila terjadi konflik dalam pilkada maka investor akan susah masuk sebab merasa tidak ada keamanan.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kondisi ekonomi domestik cukup kuat dan mampu menahan potensi arus dana keluar, meskipun ada tekanan dari dinamika politik domestik dan juga ketidakpastian ekonomi global.

"Malah terlihat (dana asing) masih akan masuk, itu tanda kondisi ekonomi kita cukup menguat dan itu cukup prospektif dan membuat asing percaya diri yang mendorong dana terus masuk," kata Perry di Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Perry, kokohnya ekonomi domestik ditandai dengan modal asing yang masuk (capital inflow) ke pasar modal dan obligasi sebesar Rp157 triliun hingga pekan terakhir Oktober 2016.

CEO Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (JBIC) Tadashi Maeda menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini dalam keadaan baik, meski tekanan global belum sepenuhnya mereda.

"Indonesia bisa menjaga kondisi ekonomi makro dengan cukup baik," kata Maeda saat diminta tanggapan mengenai masa dua tahun pemerintahan Joko Widodo di Jakarta, Kamis (21/10).

Maeda menjelaskan JBIC masih berkomitmen untuk memberikan bantuan pendanaan bagi proyek infrastruktur di Indonesia, seperti pembangkit listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. (Ant)