Waspdai Potensi Kecurangan Pilkada DKI

Ditetapkannya status Ahok sebagai tersangka, sedikit-banyak akan menurunkan tensi politik yg memanas belakangan ini. Isu akan kembali fokus ke proses pilkada yg sedang memasuki tahapan kampanye pasangan calon. Pencoblosan suara akan diselenggarakan pada bulan februari 2017.

Menurut Mahfuz Sidik, anggota DPR RI dari FPKS, semua parpol peserta pilkada DKI dan juga warga masyarakat harus mencermati potensi kecurangan yg bisa terjadi di pilkada yg diyakini akan berlangsung sengit persaingannya. "Kita semua jangan berpikir semua proses akan normal. Dalam suasana persaingan yg sengit, potensi kecurangan akan besar. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja." kata Mahfuz di Gedung DPR, Kamis (17/11/2016).

Menurut Mahfuz potensi kecurangan tsb ada di empat tempat. Pertama di daftar pemilih tetap yg dikeluarkan oleh KPUD DKI. "Kita tahu data pemilih tetap basisnya adalah data penduduk yg didukung oleh E-KTP. Sementara proses E-KTP belum tuntas. Jadi ada potensi kerawanan yg bisa dimanfaatkan oleh mereka yg punya akses ke data penduduk dan data pemilih untuk melakukan manipulasi data." Ungkap Mahfuz. Menurutnya manipulasi data pemilih bisa terjadi melalui mobilisasi pemilih siluman dari daerah luar Jakarta atau menggunakan data penduduk yg sudah tidak valid (meninggal, pindah, dll).

Kedua, kecurangan pada saat pencoblosan. Praktek yg sering terjadi di banyak pilkada adalah politik uang untuk mencoblos pasangan tertentu, intimidasi dan juga penggunaan surat suara yg tidak terpakai. "ini praktek yg sering ditemui saat pilkada di banyak tempat. Harus dicermati jangan sampai ada pemilih yg tdk jelas identitasnya." Ujar Mahfuz.

Ketiga, kecurangan pada saat rekapitulasi suara mulai dari TPS, PPS dan PPK. Hal ini terjadi umumnya ketika para saksi tidak bisa mengawal dengan tuntas. "masalah yg kerap terjadi saksi sudah pulang sebelum rekap selesai dan mereka banyak yg tidak punya salinan hasil rekap." Ungkap Mahfuz.

Tempat kecurangan terakhir bisa terjadi pada saat rekap akhir melalui komputasi di KPUD. Meski penghitungan akhir dilakukan secara manual, tetapi perubahan data di proses komputasi akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. "Saksi tiap partai harus mengawal sampai tuntas di KPUD dan harus memiliki salinan rekap lengkap dari TPS, PPS dan PPK. Kalau tidak bisa repot." Mahfuz mengingatkan.

Oleh karena itu, masih menurut Mahfuz, semua parpol dan warga DKI harus aktif mengawasi dan mengawal semua tahapan pilkada DKI. Agar hasilnya valid dan tidak memicu ketegangan politik baru.