Novanto Jadi Ketua DPR, Kesolidan Partai Terancam

DPP Partai Golkar memutuskan untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR kembali. Itu artinya posisi Ade Komarudin terancam. Menanggapi hal itu, reaksi dari pengurus di daerah menolak adanya rencana kembalinya Ketua Umum Golkar yang pernah tersandung kasus Papa Minta Saham tersebut.

Salahsatunya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Cilegon Iman Ariyadi pergantian Ketua DPR dari Novanto ke Akom dinilai merupakan bentuk pelanggaran AD/ART Partai.

"Isu pergantian ketua DPR harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Pembina Partai Golkar, sesuai AD/ART pasal 20 dan 21 sudah sangat jelas bahwa berkaitan dengan penentuan atau penempatan kader partai golkar di lembaga negara seperti ketua DPR diputuskan bersama oleh DPP dan Dewan Pembina serta selanjutnya DPP wajib menjalankan keputusan itu," kata Iman saat dihubungi, Jakarta, Rabu (25/11/2016).

Walikota Cilegon ini menambahkan selain itu, dia juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) harus diperhatikan juga dampaknya bagi kesolidan pengurus dan kader di daerah.

"Pergantian pimpinan lembaga negara seperti DPR harus dipertimbangkan dampaknya bagi kader partai di daerah, jangan sampai elit DPP hanya berpikir pada kepentingan politik sesaat, sementara kader partai di daerah mengalami defisit kepercayaan pada partai golkar karena perilaku politik elit DPP," tandasnya.

Setya Novanto sendiri sebelumnya adalah Ketua DPR sebelum mengundurkan diri karena kasus ?Papa Minta Saham?. Posisinya kemudian digantikan oleh Ade Komarudin. Dalam Munaslub di Bali, Ade Komarudin bersama-sama dengan Setya Novanto ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebelum terpilih sebagai ketua umum, Setya Novanto bahkan sempat berjanji untuk mundur dari DPR agar bisa fokus memimpin Partai Golkar.

Setya Novanto bahkan sempat menyatakan di arena Munaslub sesaat setelah Ade Komarudin menyatakan tidak akan melanjutkan pemilihan ketua umum ke putaran kedua bahwa kursi ketua DPR tetap akan dipegang oleh Ade Komaruddin. Namun sayangnya? janji tinggal janji, jangankan membiarkan kursi ketua DPR untuk Ade Komarudin, janji untuk mundur sebagai anggota DPR saja tidak kunjung dilaksanakan. Bahkan kursi ketua fraksi Partai Golkar pun tidak pernah dia tinggalkan.