BI: SDM Infrastruktur Belum Memadai

Bank Indonesia menilai salah satu masalah krusial dalam pengembangan industri manufaktur adalah belum memadainya tingkat produktivitas tenaga kerja, sehingga menurunkan daya saing hasil produksi sektor tersebut yang menyumbang 20,7 persen Produk Domestik Bruto.

"Produktivitas ini harus ditingkatkan. Maka itu saat kami bicarakan upah tenaga kerja, kami lihat pertimbangannya tidak hanya soal inflasi, namun juga produktivitas dan daya saing," kata Gubernur BI Agus Martowardojo usai Rapat Ekonomi dan Keuangan Daerah, di Surabaya, Jatim, Jumat (25/11).

Menurut Agus, dalam rapat tersebut, BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sepakat bahwa salah satu penyebab menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, adalah rendahnya kualitas tenaga kerja di sektor industri. Hal itu kontradiktif, karena di sisi lain upah tenaga kerja terus dinaikkan setiap tahunnya.

Berdasarkan paparan BI, kenaikan Upah Minimum Provinsi dari kurun 2013-2014 secara rata-rata di Indonesia mencapai 15-20 persen. Sementara tingkat pertumbuhan produktivitas di periode yang sama hanya di kisaran lima persen.

"Yang perlu lihat dari manufaktur kita, produktivitas senantiasi lebih rendah daripada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)," ucapnya.

Indikasi masih belum membaiknya produktivitas tenaga kerja manufaktur pun, kata Agus, terlihat melalui tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja dari satu persen pertumbuhan ekonomi.

Dari paparan di rapat dan seminar tersebut, rata-rata tingkat elastisitas tersebut selama 2013-2016 adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja.

Meskipun demikian, pada akhir 2015 dan awal 2016 tingkat elastitas menurun cukup dalam di bawah 200 ribu tenaga kerja yang terserap dari satu persen pertumbuhan ekonomi.

"Ada memang yang perlu dicermati dari soal tenaga kerja yang diserap ternyata turun, ini juga menjadi tantangan," kata Mantan Menteri Keuangan itu.

Oleh karena itu, BI, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur selaku tuan rumah rapat tersebut menyepakti bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja harus ditingkatkan dan disegerakan dengan perluasan akses pendidikan vokasional dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional.

"Kita harus atasi ini dengan pengembangan kerja sama antarakademisi-bisnis-pemerintah, sertifikasi tenaga kerja industri, dan pembangunan sekolah-sekolah vokasi yang spesifik di Kawasan Industri (KI), serta memfasilitasi SMK yang telah ada untuk bekerjasama dengan industri," tutur Agus.

Gubernur BI mengatakan produktivitas tenaga kerja manufaktur harus segera ditingkatkan untuk memulihkan kontribusi signfikan sektor manufaktur ke perekonomian.

Selama 12 tahun terakhir, kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian terus menurun. Per triwulan III 2016 kontribusi sektor manufaktor ke Produk Domestik Bruto baru 20,7 persen, menurun dibanding 2015 yang sebesar 24 persen dan dari 2004 yang sebesar 28 persen.

Tujuh Tantangan Manufaktur Masalah produktivitas SDM menjadi satu dari tujuh hambatan industri manufakur yang akan menjadi sasaran kebijakan sesuai kesimpulan rapat tersebut. Enam masalah lainnya adalah pertama postur industri yang tidak seimbang karena terbesar merupakan industri berskala mikro dan kecil, serta peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam rantai industri manufaktur Indonesia yang masih belum optimal.

Kemudian, kedua belum tersedianya energi yang andal dengan harga kompetitif. Ketiga, efisiensi logistik dan dukungan industri manufaktur yang masih belum memadai.

Keempat, kebijakan industri yang belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima struktur industri yang belum berimbang yang menciptakan ketergantungan bahan baku dan penolong pada impor. Keenam, keterbatasan sumber pembiayaan industri.(Ant)