Menteri Susi Benahi Aspek Legal dan Potensi Ekonomi Pulau

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan dirinya bakal membenahi aspek legal dan potensi ekonomi dari pulau-pulau kecil dan terluar di kawasan perairan Republik Indonesia.

"Bangsa kita seharusnya bisa sejahtera dari sumber daya alam yang ada di lautan," kata Susi Pudjiastuti dalam acara seminal nasional kemaritiman di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadikan salah satu prioritas tahun depan adalah menggarap potensi dari pulau-pulau di Indonesia, termasuk dari basis legal dan sumber dayanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa dari sisi legal atau aturan masih ada yang rancu serta tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengemukakan program pembangunan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah bertujuan mengembangkan jaringan konektivitas.

"Sentra-sentra ini terletak di pulau-pulau terluar yang semuanya daerah (penangkapan, red.) ikan, tetapi tidak punya konektivitas yang bagus," kata Sjarief Widjaja dalam Rapat Dengar Pendapat KKP dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (30/11).

Menurut Sjarief, karena tidak ada konektivitas yang memadai, maka kerap ditemukan adanya hasil tangkapan ikan yang terpaksa dibuang atau dikubur secara massal.

Pihaknya telah berbicara dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat membuka jalur pulau-pulau terluar seperti dari Saumlaki dan Kupang ke Timor Leste dan Darwin (Australia), atau jalur langsung dari Sulawesi Utara ke Palau dan Guam (AS).

Sjarief berpendapat bahwa cara tersebut merupakan terobosan karena bila ekspor ikan harus ditarik dahulu ke Jakarta sebelum dibawa ke luar negeri, maka biayanya akan jauh lebih mahal.

"Di sektor kelautan dan perikanan tidak mungkin membangun secara parsial," katanya.

Dia juga menuturkan kemajuan pembangunan berbagai SKPT seperti di Merauke yang pelabuhannya sudah selesai dan kini bergerak ke hilirnya, serta di Timika yang berdekatan dengan Freeport sehingga pihaknya juga berupaya memasukkan menu ikan ke dalam konsumsi perusahaan multinasional tersebut.

KKP menyatakan kegiatan konservasi selain untuk melestarikan lingkungan kelautan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil seperti yang dilakukan di Sulawesi Selatan.

"Pelestarian terumbu karang dan pembudidayaan sejumlah hewan seperti kuda laut bisa untuk meningkatkan ekonomi warga," kata Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Kris Handoko dalam acara kunjungan wartawan ke Pulau Badi, Sulsel, Rabu (23/11).

KKP telah lama melaksanakan program "Coremap CTI" (Program Rehabilitasi dan Manajemen Terumbu Karang) yang merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kegiatan Coremap CTI berlangsung selama lima tahun, yang dimulai sejak 2014.

Lokasi program itu mencakup tujuh kabupaten dan kota untuk wilayah timur (Pangkep, Selayar, Raja Ampat, Wakatobi, Biak, Buton, dan Sikka) dan tujuh kabupaten serta kota untuk wilayah barat (Tapteng, Nias Utara, Kepulauan Mentawai, Bibtan, Lingga, Natuna, dan Kota Batam). (Ant)