Bulog Divreg Papua Akan Lakukan Spesifikasi untuk Raskin

Guna meminimalisasi dan mengantisipasi tidak tepat sasarannya penyaluran beras miskin (raskin) di Papua dan Papua Barat, Bulog Divisi Regional (Divreg) Papua dan Papua Barat akan melakukan spesifikasi dan tanda untuk beras bulog khususnya raskin terhitung mulai penyaluran raskin tahun 2017.

Kepala divreg Bulog Papua Muhammad Attar Rizal mengatakan hal ini? dilakukan karena di lapangan ditemukan beras yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin (raskin), untuk ASN, TNI Polri, dan juga untuk korban bencana alam, justru banyak dijual secara bebas di pasaran.

"Oleh karena itu, kami akan membentuk tim untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait hal ini karena memang perlu ada spesifikasi untuk karung raskin sehingga kebocoran beras pemerintah dapat dieliminir," katanya di sela-sela Evaluasi Raskin di Papua dan Papua Barat, Jayapura, baru-baru ini.

Diakuinya, selama ini yang terjadi ada kelebihan beras pegawai kemudian dijual ke pedagang untuk membeli lauk. Terkait hal itu, pihaknya telah mengajukan ke pemerintah pusat agar nantinya dibuat suatu kebijakan baru untuk membedakan beras raskin karena memang stok pemerintah tidak bisa dibatasi sehingga mengaturnya di daerah agak sulit.

"Memang hanya Papua dan Papua Barat dan satu provinsi lainnya yang masih lengkap untuk konsumsi raskinnya karena ada ASN dan TNI Polri yang mana golongan anggarannya vertikal," ungkapnya.

Untuk penyaluran raskin di Papua tahun 2016 mencapai 98,28 persen. Ini adalah terbaik dalam lima tahun terakhir.

"Kita telah berupaya tahun ini untuk penerapan beras lokal melalui beras dari Merauke dan Nabire target 27 persen dari proyeksi kebutuhan penyaluran se-Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Dari target 15 ribu ton pertahun, kurang lebih 153 ribu ton target untuk pendistribusian dan baru 27 persen dari hasil produksi lokal.