Pakar Poitik Ini Nilai Banyak Kebijakan Publik Bertentangan dengan UU

Pakar Politik dari Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah menilai banyak kebijakan publik di Indonesia yang bertentangan dengan hukum di atasnya yakni undang-undang dan bahkan ada yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Ada persoalan di tengah bangsa Indonesia, terutama pada politisi di elite partai politik dan anggota parlemen yang salah satu fungsinya membuat undang-undang," kata Chusnul Mar'iyah pada rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie serta Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah, diundang sebagai nara sumber. Menurut Chusnul, sangat jarang memiliki suatu kesadaran di individu para anggota legislatif yang selalu menjadikan konstitusi negara sebagai referensi utama dalam membuat undang-undang dan kebijakan publik.

Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia ini menjelaskan, mestinya semua anggota legislatif, baik di DPR RI maupun di DPRD harus selalu menempatkan konstitusi negara sebagai referensi utama dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Chusnul mencontohkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan peratutan di atasnya seperti undang-undang. "Itu baru di tingkat legislatif," katanya.

Kemudian, di tingkat eksekutif, menurut dia, juga masih patut dipertanyakan seberapa jauh menjadikan konstitusi negara sebagai referensi utama setiap pengambilan keputusan kebijakan publik. "Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari dan harus dikaji," tegasnya.

Rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR RI hari ini, bertujuan untuk mendengarkan pendapat berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh nasional dan akademisi, serta para pakar untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan. Hasil diskusi pada rapat pleno ini, akan menjadi bahan kajian di Lembaga Pengkajian MPR RI. (Ant)