BI Riau Gencar Sosialisasi Perangi Hoax Uang Baru

Bank Indonesia Provinsi Riau gencar melakukan sosialisasi untuk memerangi berita palsu atau hoax tentang uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beredar luas lewat media sosial, untuk mencegah keresahan masyarakat.

"Kalau ada gambar sudah ada uang NKRI dipalsukan, tolong tunjukkan wujudnya sebenarnya karena sampai kini belum ditemukan. Kemungkinan itu orang yang sengaja membuatnya untuk meresahkan masyarakat," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau Ismet Inono saat ditanya wartawan terkait gambar uang NKRI palsu yang tersebar di media sosial, di Pekanbaru, Selasa (25/1/2017).

Ismet mengatakan berdasarkan data BI di Riau, jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan masyarakat selama 2016 mencapai 1.269 lembar.

Ia mengakui jumlah temuan uang palsu sedikit meningkat dibandingkan 2015, namun masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar.

"Rasio jumlah uang palsu sangat sedikit karena dari 1 juta lembar uang beredar, hanya empat uang palsu yang ditemukan. Angka peningkatan pada 2016 bukan berarti karena makin banyak uang palsu beredar, melainkan karena gencarnya sosialisasi kami telah membuat kesadaran masyarakat meningkat untuk berbondong-bondong ke bank melaporkan temuan uang palsu," ujarnya.

Ia mengatakan BI Riau terus melakukan sosialisasi tentang uang NKRI di setiap acara yang digelarnya agar masyarakat tidak "termakan" berita hoax yang informasinya sumir.

Ia menjelaskan bahwa tingkat keamanan uang NKRI yang menggunakan teknik "rectoverso" masih yang terbaik untuk mencegah pemalsuan dan sudah diterapkan sejak pencetakan uang sejak 2000.

Kemudian, ia juga menepis isu tentang logo palu-arit yang muncul dalam penggunaan "rectoverso" di uang NKRI.

Ia menjelaskan proses rancang desain hingga keamanan uang NKRI melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), yang termasuk di dalamnya BI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan hingga Kementerian Keuangan.

Karena itu, isu palu-arit yang dikaitkan dengan gerakan tertentu dalam pembuatan uang NKRI dinilainya sebagai imajinasi berlebihan dari sekelompok orang yang ingin menciptakan keresahan publik.

"Saya tidak bisa menyalahkan orang berimajinasi. Tapi kalau keluar (palu-arit) seperti itu, tidak ada unsur kesengajaan (BI) untuk menciptakan tanda khusus. Kalau ada, pasti dari awal sudah dilarang oleh BIN dan kepolisian," kata Ismet.

Ia mengatakan pihaknya menyerahkan ke pihak berwajib untuk penyelidikan apabila diperlukan. Selain itu, Ismet juga mengimbau masyarakat tidak termakan berita hoax bahwa uang NKRI adalah upaya pemerintah untuk pemotongan nilai rupiah (sanering) Ia menjelaskan, apa yang kini dicoba oleh pemerintah adalah redenominasi yang artinya berbeda jauh dengan sanering. Redenominasi bertujuan sebagai efisiensi, menyederhanakan pembukuan dengan menghilangkan dua angka nol pada uang.

"Sanering itu hanya diberlakukan pada kondisi ekstrem, contohnya pernah terjadi pada 1960-an saat inflasi 1.000 persen. Tapi sekarang inflasi kita hanya empat persen, jadi sanering dengan redenominasi itu dua hal yang berbeda," katanya. (Ant)