BKPM: Realisasi Investasi Tumbuh 12,4% di 2016

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi selama 2016 sebesar Rp612,8 triliun. Capaian tersebut lebih tinggi ketimbang target yang telah ditetapkan BKPM sebesar Rp594,8 triliun.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan pencapaian realisasi investasi selama 2016 meningkat 12,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp545,4 triliun.

"Realisasi investasi tahun 2016 yang melebihi 3% dari target realisasi investasi tahun 2016 merupakan pertanda yang baik dan cukup positif. Selain karena kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan regional juga menunjukkan investasi memberikan dampak berganda, antara lain peningkatan penyerapan lapangan kerja. Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi ini juga memperlihatkan kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan dapat terjaga dengan baik," kata Lembong sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu kemarin (25/1/2017).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama Januari hingga Desember (2016) realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat 20,5% sebesar Rp216,2 triliun. Sementara itu, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp396,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,4% jika dibandingkan 2015.

"Sehingga total realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2016 sebesar Rp612,8 triliun atau melampaui target realisasi investasi tahun 2016 sebesar 3,0% (dari target Rp594,8 triliun)," paparnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, selama periode kuartal IV-2016 tercatat sebanyak 434.466 orang, terdiri dari PMDN sebanyak 124.843 orang dan PMA sebanyak 309.623 orang. Lebih jauh, sepanjang 2016 tercatat realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp284,1 triliun atau meningkat sebesar 14,2% dari periode yang sama tahun lalu.

"Untuk mendukung peningkatan investasi di luar Pulau Jawa ini diperlukan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor," pungkasnya.