Jangan Politisasi Kepemimpinan di Pertamina

Perubahan susunan direksi di PT Pertamina (Persero) hasil RUPS Pertamina pada akhir tahun 2016 sudah melalui cara-cara dan tata kelola perusahaan yang benar di mana RUPS Pertamina sepenuhnya adalah hak pemegang saham tunggal, yaitu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri?BUMN Rini Soemarno.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi sejumlah anggota parlemen dan LSM.

"Mereka tidak punya legal standing sama sekali untuk mempermasalahkan jabatan wakil dirut hasil RUPS Pertamina 2016. Jangan politisasi hasil RUPS Pertamina. Biarkan direksi bekerja dengan tenang tanpa diganggu isu-isu kacangan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Lanjut Arief, sangat tidak tepat jika sejumlah anggota parlemen dan LSM memolitisasi masalah tersebut. Manuver para anggota parlemen dan sejumlah LSM itu, kata Arief, justru menunjukkan kegagalan dalamdalam memahami cara-cara pengelolaan?perusahaan sebesar Pertamina.

Lebih jauh, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menegaskan tidak ada override tugas dan wewenang Dirut Pertamina yang diambil oleh wakil dirut sebab semua posisi sudah ada tugas dan wewenang masing masing.

Wakil dirut, ungkap Arief, dalam manejemen modern hanya sebagai COO (chief operational officer) yang tugasnya lebih banyak tugas internal dan memastikan operasional perusahaan, sedangkan tugas dirut itu sebagai CEO adalah merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan, merekrut anggota tim, meramalkan tren pasar, menguraikan strategi bisnis perusahaan, membangun hubungan dengan investor, serta mengatur pembiayaan dan anggaran Pertamina.

"Jadi, kalau mempersoalkan jangan asal ngomong dong sebab terkesan pesanan dari sejumlah kelompok yang diduga barisan mafia impor minyak yang sudah mati langkah dengan kinerja Pertamina yang makin baik dalam hal trading minyak mentah dan BBM impor," tandasnya.

Tak hanya itu, Arief juga menyayangkan keberadaan?pihak-pihak yang menuduh tanpa fakta jika?Pertamina dalam cengkraman Ari Hernanto Soemarno, mantan Direktur Utama?Pertamina, yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Rini?Soemarno. Ia?meyakini tuduhan itu merupakan sebuah cara yang tidak patut dan mengada-ngada sebab tidak ada campur tangan Arie Soemarno dalam perubahan struktur di Pertamina.

"Dari semua ini yang patut kami sayangkan adalah GM Pertamina yang bertugas sebagai PR terkesan justru membiarkan polemik politisasi Pertamina terjadi dan tidak memberikan penjelasan ke publik. Ini patut dicurigai ada dugaan peran mereka," pungkasnya.