Defisit Transaksi Belanja Berpotensi Melebar Hingga 2,4 Persen PDB

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Rabu, mengakui defisit neraca transaksi berjalan pada tahun ini berpotensi melebar hingga ke 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto atau 23 miliar dolar AS.

Dalam Mandiri Investment Forum 2017, di Jakarta, Rabu (8/2/2017), Agus menyebutkan neraca transaksi berjalan merupakan salah satu tantangan besar perekonomian domestik pada tahun ini.

Di penghujung 2016, defisit neraca transaksi berjalan sebenarnya sudah mengendur menjadi 1,8 persen terhadap PDB, dari 2,06 persen PDB pada 2015.

Hal itu ditandai dengan rekor penurunan defisit transaksi berjalan pada triwulan IV-2016 yang sebesar 0,8 persen dari PDB atau terendah dalam lima tahun terakhir.

Membaiknya defisit transaksi berjalan juga mencerminkan perbaikan secara triwulanan, mengingat di triwulan III-2016, defisit masih sebesar 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan pada triwulan II-2016, defisit transaksi berjalan sebesar 2,16 persen dari PDB.

"Saat ini (2017) yang perlu diperhatikan adalah defisit transaksi berjalan yang mungkin membesar. Tahun ini (defisit transaksi berjalan) jadi 22-23 miliar dolar AS. Itu membuat defisit kita naik jadi 2,4 persen PDB. Tapi secara umum masih di bawah 2,5 persen PDB," ujar Mantan Menteri Keuangan tersebut.

Namun, kata Agus, lubang defisit yang membesar di transaksi berjalan itu akan terkompensasi dengan kenaikan investasi portofolio dan investasi langsung yang akan menggelembungkan neraca transaksi modal dan finansial, dan pada akhirnya berkontribusi positif untuk neraca pembayaran Indonesia (NPI). "Investasi swasta akan lebih baik, bagaimana supaya mereka mau dorong investasi," ujar dia.

Pada 2016, neraca pembayaran Indonesia berbalik menjadi surplus 12 miliar dolar AS setelah pada 2015 defisit 1,1 miliar dolar AS.

Neraca transaksi berjalan merupakan indikator yang merekam transaksi perdagangan barang, layanan jasa, dan juga arus pendapatan. Transaksi berjalan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas perekonomian dalam negeri. (Ant)