BI: KUR Harus Didorong ke Sektor Pengolahan dan Pertanian

Bank Indonesia (BI) berharap program kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini lebih menyasar sektor-sektor produktif utamanya sektor pengolahan dan pertanian. Hal ini juga sejalan dengan upaya BI dalam menjaga inflasi dari kelompok harga pangan bergejolak (volatile food). Adapun, KUR tahun ini ditargetkan mencapai Rp110 triliun.

"Sepanjang 2016 KUR disalurkan Rp94,4 triliun. Penyaluran kredit ke UMKM secara karakteristik sebagian besar tersalur ke sektor perdagangan, ke depan jangan lagi," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo saat rapat kerja mengenai evaluasi KUR 2016 dan rencana KUR 2017 di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Menurutnya, alasan pemerintah harus menyalurkan KUR ke sektor tersebut karena sektor ini paling besar kontribusinya ke produk domestik bruto (PDB).

"Dampak KUR ke ekonomi bisa disandingkan ke rasio kredit UMKM 7,2 persen terhadap PDB. Sektor paling besar ke PDB industri pengolahan, pertanian, perdagangan. Begitupula dengan penyerapan tenaga kerja. Penyaluran KUR ke perdagangan 27,6 persen paling besar. Jadi perlu mendorong kredit ke industri pengolahan dan pertanian," jelasnya.

Lebih jauh, katanya, di sektor pertanian perlu didorong penyaluran KUR yang fokus pada pembiayaan komoditas pemicu inflasi seperti cabai, bawang merah, beras, dan daging sapi. Untuk kelompok volatile food ini, BI merekomendasikan penyaluran KUR dilakukan melalui skema value chain financing di mana dari awal produksi hingga pemasaran dibiayai oleh penyalur KUR.

"Pembiayaan KUR juga kami ada fasilitas subsidi resi gudang sehingga hasil panen bisa ditempatkan di gudang dan resi gudang bisa dipakai untuk sumber pembiayaan," tutupnya.

Sebagai catatan, realisasi penyaluran KUR pada 2016 mencapai Rp94,4 triliun dari target sebesar Rp100 triliun. Anggaran penyaluran KUR pada 2016 ini naik tiga kali lipat jika dibandingkan pada penyaluran di tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp30 triliun.

Pada 2016 penyaluran KUR didominasi oleh Bank BRI dengan angka Rp67,5 triliun, lalu Bank Mandiri Rp13 triliun, Bank BNI sebesar Rp11,5 triliun. Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) disalurkan oleh Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp2,5 triliun.

Untuk bank umum lainnya, seperti Bank Sinarmas dan Maybank sebesar Rp4 triliun, dan sisanya sebesar Rp500 miliar disalurkan lembaga keuangan nonbank (LKNB).