OJK Ajak Pemda Surakarta Perang Lawan Rentenir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surakarta mengajak semua pemerintah daerah berkomitmen untuk ikut memerangi adanya rentenir yang sering merugikan para nasabahnya.

"Pemda eks Keresidenan Surakarta komitmen ikut membantu OJK melawan rentenir uamh beroperasi di daerah-daerah, kata Kepala OJK Surakarta, Laksono Dwionggo, di sela acara pertemuan tahuan OJK dengamn pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Pendapa Kabupaten Boyolali, Kamis?9(/2/2017).

Laksono Dwionggo mengatakan peran OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya membantu daerah agar akses keuangan berjalan lebih cepat, sehingga dampaknya masyarakat akan meningkat.

Oleh kerana itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), terus bagaimana mendorong masing-masing daerah secara bertahap dan disesuaikan dengan inklusi keuangan daerah itu sendiri.

Pengambilan kredit selama ini, kata Laksono Dwionggo, di daerah melalui rentenir yang bunganya sangat mahal.

Oleh kerana itu, pihaknya membuat program kredit melati, sehingga para pedagang yang tidak mempunyai akses perbankan bisa mendapatkan fasilitas lebih murah.

"Program itu, didorong agar inklusi keuangan ke masyarakat yang paling bawah bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.

Menurut Laksono Dwionggo pihaknya selain sudah membahas dengan Pemda Kota Surakarta, Boyolali, kini sedang berbicara dengan Bupati sragen dan wonogiri untuk melawan rentenir.

Ia menjelaskan, kredit melati tersebut, pihak bank yang mendatangi memberikan pinjaman ke nasabah, dan hal ini akan terus disempurnakan agar akses keuangan ke pasar lebih cepat.

Pada pedagang pasar misalnya sebagai nasabah, tidak lagi menggunakan jasa rentenir yang bunganya sangat mahal. Melati bungannya hanya tiga persen per tahun seperti yang sudah berjalan di Solo," katanya.

Laksono Dwionggo mengatakan perkembangan keuangan di wilayah Kota Solo dan sekitarnya selama 2016 relatif cukup baik. Berdasarkan data dilaporkan bank melioutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, dan Wonogiri rasio "non performing loan" BPR Posisi Desember 2016 sebesar 4,91 persen, sedangkan "non performing financing" BPRS sebesar 9,48 persen.

Menurut dia, non performing loan bank umum masih relatif rendah di bawah 5 persen. Total aset BPR tumbuh 16,16 persen menjadi Rp5.440 miliar, dana pihak ketiga tumbuh 17,10 persen menjadi Rp3.960 miliar, sedangkan kredit yang diberikan tumbuh 16,515 persen menjadi Rp4.170 miliar.

Oleh karena itu, kata dia, total aset BPRS tumbuh 25,62 persen menjadi Rp322 miliar, dana pihak ketiga tumbuh 22,16 persen menjadi Rp215 miliar dan pembiayaan tumbuh 29,84 persen menjadi Rp248 miliar.

Kinerja perbankan yang ada di wilayah Boyolali, kata dia, dinilai cukup baik. Aset bank-bank yang ada di Boyolali mulai dari bank umum hingga BPR tumbuh hingga 19,29 persen, kredit tumbuh 23,83 persen, dana pihak ketiga tumbuh 10,73 persen, dan non performing loan hanya 2,66 persen.

Ia mengatakan OJK akan mengarahkan penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor ekonomi prioritas seperti infrastruktur, pangan dan energi, kemaritiman, kesehatan, dan sektor prioritas lainnya. (Ant)