BIJB Cari Suntikan Reksa Dana Biayai Kertajati

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) akan mencari suntikan dana melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra dalam diskusi di Kawasan Bandara Kertajati, Majalengka, Senin (13/2/2017), mengatakan porsi pembiayaan oleh 70 oleh modal perusahaan, di mana 51 persen atau Rp750 miliar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 49 persen ditawarkan kepada investor. "Yang 30 persen ini akan dicairkan dalam waktu dekat, April ini oleh Dana Reksa Dirgantara 1 nilainya Rp1,5 triliun," ucapnya.

Sementara itu, lanjut dia, sisanya melalui perbankan baik itu lewat sindikasi maupun langsung. "Bank Mandiri saat ini sudah menyatakan minat untuk bantuan dana Rp700 miliar," ujarnya.

Virda mengatakan sejak 2014, Pemprov Jawa Barat telah menyetorkan modal dari APBD, rinciannya, yaitu Rp50 miliar (2014), Rp300 miliar (2015), Rp200 miliar (2016), dan Rp258 miliar (2017). "Untuk yang 2017 ini sekarang sedang pencairan, jadi total setoran modal dari Pemprov Jabar Rp537,5 miliar per 31 Desember 2016," tuturnya.

Pembangunan Bandara Kertajati sendiri terdiri atas tiga paket, yaitu Paket 1 pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp355 miliar terhitung 15 November 2015.

Kemudian, Paket 2 adalah pembangunan gedung terminal penumpang utama yang dilakukan melalui kerja sama operasi (KSO) PT Wijaya Karya dan PT PP dengan nilai kontrak Rp1,39 triliun dan Paket 3, yaitu pembangunan gedung penunjang operasional, seperti fasilitas terminal kargo dan penyambungan listrik kawasan oleh PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp416 miliar.

Terkait pembebasan lahan, Virda mengatakan dari 1.800 hektare, baru 1.000 hektare yang dibebaskan dan desa yang terdampak, di antaranya Desa Kertajati, Suka Kerta, Kertasari dan Sukamulya.

Untuk akses, dia mengatakan akan dibuat jalur tol dan non-tol menuju Bandara Kertajati. Menurut dia, akses tol masih belum dibutuhkan saat ini hingga prakiraan 2020, sementara untuk akses non-tol akan dibuat empat lajur.

Ia menambahkan PT Railink juga tengah mengkaji kemungkinan pengadaan akses kereta seperti di Bandara Kualanamu, Medan. "Nanti masuk dari Kadipaten Jatibarang, tapi Railink melihat potensi penumpang terlebih dahulu, apabila sudah 10 juta penumpang mereka mau, kalau di bawah itu akan rugi," paparnya. (Ant)