Izin Perusahaan Switching Himbara Tunggu Proses Integrasi Kartu Debit

Warta Ekonomi, Bandung -

Penerbitan izin untuk perusahaan pengalih atau operator (switching) jaringan pembayaran yang dibentuk himpunan bank-bank negara (Himbara) masih menunggu kesepakatan proses bisnis integrasi kartu debit dari empat perbankan tersebut.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean di sela acara Pelatihan Wartawan Ekonomi Bank Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada 17-19 April 2017.

"Sedang proses khusus untuk debitnya. Dan mereka minta waktu, harus konsolidasikan dari bank-bank Himbara itu. Jadi, saat ini persiapan untuk infrastruktur, bisnis proses terutama untuk debet. Kalau ATM, sudah lengkap," ujar Eni di Bandung, Jawa Barat, Minggu (19/2/2017).

Dia menjelaskan keempat bank Himbara itu sedang merumuskan kesepakatan integrasi kartu debit, termasuk komisi dan dampak komersial lainnya terhadap bisnis bank-bank tersebut. Adapun, empat bank Himbara itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

"Mudah-mudahan kuartal I bisa terbit izinnya, kami intensif komunikasi. Tergantung bagaimana bank-bank Himbara bisa menyelesaikannya semuanya," tukasnya.

Sejauh ini, lanjut Eni, baru syarat untuk kesepakatan bisnis integrasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang rampung. Selain integrasi ATM, perusahaan switching?Himbara yang bernama PT Jalin Pembayaran Nasional (PT JPN) itu juga akan mengintegrasikan kartu debit dan mesin electronic data capture/EDC.

Dengan integrasi ATM, kartu debit serta EDC tersebut, sistem pembayaran yang diusung empat bank Himbara akan lebih efisien sehingga membuat bank leluasa untuk menurunkan biaya transaksi.

"Tentu membutuhkan diskusi karena saat ini kan berbagai kendala, kayak seberapa murah, itu yang?jadi concern mereka dan itu secara nasional harus jadi concern mereka untuk efisiensi. Termasuk mekanisme binsis," jelasnya.

PT JPN merupakan perusahaan prinsipal pengelola ATM/debit bank BUMN yang dibentuk empat bank BUMN melalui kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. Setelah berdiri, JPN akan berada di bawah induk usaha (holding) BUMN perbankan yang dipimpin PT Danareksa. Adapun holding?BUMN tersebut beranggotakan empat bank BUMN, serta PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani.

Pembentukkan perusahaan switching?BUMN ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perbankan BUMN dalam menjalankan sistem pembayaran, terutama di mesin ATM dan mesin perekam data elektronik (electronic data capture/EDC).