Pemkab Inhu Gelar Dialog Cegah Karhutla

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menggelar dialog dalam rangka meminimalisir terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di wilayah setempat dengan mengundang sejumlah instansi terkait.

"Saya sangat berharap semua pihak memiliki peran aktip untuk persoalan karhutla tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hulu Hendrizal di Rengat, Jumat (24/2/2017).

Ia mengatakan, salah satu strategi dalam rangka pencegahan dan meminimalkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan, upaya perlindungan secara optimal keberadaan lahan gambut dinilai sangat perlu untuk dilakukan, untuk itu suksesnya acara yang digelar ditandai dengan peran aktip semua pihak untuk melaksanakan program tersebut.

Pemerintah Inhu juga menghadirkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Kepala Badan Lingkungan Hidup Inhu Selamat, Plt Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Widodo serta sejumlah kepala bagian. "Semua berharap di Inhu tidak ada terjadi karhutla lagi kedepannya," sebutnya.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead dalam dialog yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Inhu di Auditorium H Yopi Arianto lantai 4 Kantor Bupati mengatakan, kedatangan tim BRG di Inhu dalam rangka untuk mendorong upaya perlindungan lahan gambut termasuk diwilayah setempat.

"Kedatangan juga didampingi deputi IV Badan Restorasi Gambut DR Haris Gunawan Prof Ashaludin Jalil kelompok ahli BRG dan beberapa perwakilan dari pihak Provinsi Riau," terangnya.

Dijelaskan Nazir, peristiwa kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2015 lalu memberikan dampak negatif yang sangat besar pada berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, berangkat dari itulah, pada tahun 2015 Presiden RI Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut dengan tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di sejumlah provinsi termasuk di Riau. "Jika gambut sudah terbakar, mustahil untuk dipadamkan," ujarnya.

Dari sisi kesehatan jelasnya, sekitar 40 hingga 50 juta masyarakat terpapar asap akibat terjadinya karlahut pada 2015 lalu, sedangkan dari sisi ekonomi, kerugian ditaksir mencapai 221 triliun rupiah dengan besaran anggaran pembiayaan water bombing mencapai 800 miliar rupiah.

Untuk menghindari kerugian yang sangat besar akibat karlahut tersebut, upaya pencegahan menjadi satu-satunya strategi yang dinilai paling perlu dilakukan dan perlindungan lahan gambutlah menjadi perioritas utama.

"Untuk itu, mendorong kepada semua pihak untuk mendukung dan mewujudkan program yang cemerlang itu," ajaknya.

Selain itu juga pentingnya menjaga tingkat kandungan air dari lahan gambut minimal 40cm dibawah permukaan lahan, penutupan kanal yang berada diatas lahan gambut, pengawasan dan bimbingan dari pemerintah daerah kepada pihak perusahaan serta mendorong partisipasi, pemberdayaan masyarakat tempatan. (Ant)