Karhutla Sumsel Turun Drastis, BMKG Ingatkan Agustus Bisa Jadi ‘Bom Waktu’

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data pemerintah. 

Pada 2024, luas karhutla tercatat mencapai 15.422,48 hektare, kemudian turun menjadi 5.939,79 hektare pada 2025. Sementara itu, sepanjang periode 1 Januari–30 April 2026, hanya sekitar 79,95 hektare yang terdampak.

Meski tren penurunan terlihat jelas, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan di Sumsel diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya memperkuat pengendalian karhutla di Sumsel sebagai salah satu wilayah rawan.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian karhutla melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan, pembangunan embung, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menekan potensi kebakaran sejak dini. 

“Upaya mitigasi terus kami tingkatkan untuk memastikan pengendalian karhutla berjalan lebih efektif dan berdampak minimal,” ujarnya, dikutip dari siaran pers KLH, Kamis (7/5).

Sementara Itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi nasional yang mencakup aspek mitigasi, pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, pemulihan, serta komunikasi publik.

Baca Juga: Sampah Disulap Jadi Listrik, Menteri Jumhur Kebutkan PSEL Palembang

Baca Juga: Kebakaran hutan dan Lahan Meledak Tiga Kali Lipat, KLH Bentuk Satgas Siaga Nasional

“Kita harus bergerak dari sekarang. Seluruh daerah rawan karhutla harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi karhutla dapat dicegah sejak dini,” tegas Menko Djamari saat memimpin apel kesiapsiagaan pengendalian karhutla nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

KLH/BPLH mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla guna menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.