Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Asia Hingga 2030 Butuh US$22,6 Triliun

Laporan terbaru dari Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik, yang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga 2030, bisa melebihi 22,6 triliun dolar AS atau 1,5 triliun dolar AS per tahun.

"Kebutuhan akan infrastruktur di wilayah Asia dan Pasifik jauh lebih besar daripada pasokan yang tersedia saat ini," kata Presiden ADB Takehiko Nakao dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Nakao menanggapi hasil laporan ADB bertajuk Meeting Asia's Infrastructure Needs yang berfokus pada infrastruktur listrik, transportasi, telekomunikasi, serta air dan sanitasi di kawasan Asia dan Pasifik.

Laporan itu mengkaji sarana infrastruktur dan potensi investasi saat ini secara menyeluruh serta kebutuhan investasi di masa yang akan datang dan cara untuk memenuhi keperluan pembiayaan tersebut.

Dalam laporan tersebut, kebutuhan pembiayaan bahkan bisa mencapai 26 triliun dolar AS, atau 1,7 triliun dolar AS per tahun, apabila biaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga ikut diperhitungkan.

"Asia memerlukan infrastruktur baru dan diperbaiki, yang akan menentukan standar kualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan merespons tantangan global yang mendesak yaitu perubahan iklim," kata Nakao.

Saat ini, ADB mencatat pembangunan infrastruktur di 45 negara yang tercakup dalam laporan ini mengalami kenaikan pesat dalam beberapa dekade terakhir dan ikut mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup.

Namun, masih terdapat kesenjangan infrastruktur yang besar karena lebih dari 400 juta orang belum mendapatkan listrik, 300 juta orang belum dapat mengakses air minum serta sekitar 1,5 miliar orang belum dapat mengakses sanitasi dasar.

Selain itu, banyak negara di kawasan ini yang kekurangan pelabuhan, jalur kereta, dan jalan yang memadai untuk menghubungkan perekonomian tersebut ke pasar domestik dan global secara efisien.

"Karena sektor swasta penting untuk mengisi kesenjangan infrastruktur, ADB akan mendorong kebijakan ramah investasi, serta reformasi regulasi dan kelembagaan, guna mengembangkan berbagai proyek layak bagi kerjasama pemerintah dan badan usaha," tambah Nakao.

Menurut catatan ADB, dari kebutuhan total yang sudah disesuaikan untuk iklim selama 2016-2030, diperlukan 14,7 triliun dolar AS untuk investasi di sektor listrik dan 8,4 triliun dolar AS untuk sektor transportasi.

Sedangkan, investasi untuk sektor telekomunikasi akan mencapai 2,3 triliun dolar AS, sementara sektor air dan sanitasi akan memerlukan 800 miliar dolar AS selama periode tersebut.

Kawasan Asia Timur diperkirakan akan mengambil porsi hingga 61 persen dari kebutuhan investasi yang sudah disesuaikan dengan perubahan iklim hingga 2030.

Namun apabila ditinjau dari persentase terhadap PDB, sub-kawasan Pasifik memimpin dengan kebutuhan investasi senilai 9,1 persen dari total PDB, disusul Asia Selatan pada 8,8 persen, Asia Tengah 7,8 persen, Asia Tenggara 5,7 persen dan Asia Timur senilai 5,2 persen.

Saat ini, bank pembangunan multilateral termasuk ADB telah memberikan dukungan sebesar 2,5 persen dari investasi infrastruktur di kawasan Asia yang sedang berkembang. Jika investasi di Tiongkok dan India tidak dihitung, kontribusi bank naik melebihi 10 persen.

Selain pembiayaan, bank berperan penting di Asia dengan membagikan keahlian dan pengetahuan untuk mengidentifikasi, merancang, dan melaksanakan proyek yang baik.

Keahlian dan pengetahuan ini bermanfaat dalam meningkatkan skala operasi, memadukan teknologi yang lebih canggih dan lebih bersih ke dalam proyek, serta merampingkan prosedur. (Ant)