BI Akui Pengendalian Inflasi di 2017 Lebih Menantang

Bank Indonesia (BI) menilai, upaya pengendalian inflasi akan lebih menantang di tahun ini bila dibandingkan tahun 2016. Hal ini tak lepas dari berlanjutnya tren peningkatan inflasi dari komponen administered prices (harga yang diatur pemerintah) dan kenaikan harga minyak mentah global.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, sejak awal 2017 laju inflasi (year-on-year) mengalami kenaikan akibat kenaikan biaya STNK dan tarif tenaga listrik. Bahkan, lanjut dia, pada Maret dan Mei 2017 akan kembali ada kenaikan tarif listrik dan kemungkinan ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi, pengendalian inflasi di tahun ini akan jauh lebih menantang dibandingkan dengan tahun lalu. Apalagi, tahun ini harga minyak internasional juga mengalami kenaikan. Pada 2016, tidak ada kenaikan inflasi administered prices dan harga minyak juga rendah," katanya di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Adapun upaya pemerintah mengurangi subsidi terkait dengan rencana melakukan efisiensi dan produktivitas belanja di APBN sebagai upaya meningkatkan peringkat Surat Utang Negara (SUN) oleh lembaga rating internasional.

"Pada tahun 2017 ini pemerintah akan menjadikan APBN lebih efisien dan produktif lagi, jika ingin mendapatkan rating yang bagus di obligasi negara. Maka, pemerintah mengurangi subsidi listrik dan mungkin juga BBM," tutur Mirza.

Dia menyebutkan, kenaikan tarif listrik di 2017 sampai tiga kali dipastikan akan mendorong laju inflasi dari komponen harga ditentukan pemerintah. "Tantangan kami menjaga inflasi. Kalau di APBN 2017 asumsi sebesar 4 persen. Kalau BI di kisaran 4 persen plus minus 1 persen," ucapnya.

Menurutnya, solusi yang paling ideal untuk mengendalikan inflasi di tahun ini adalah menekan laju inflasi dari komponen harga pangan bergejolak (volatile foods) yang merupakan wilayah kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Kami di BI akan membantu kebutuhan data dan analisis terkait upaya pengendalian inflasi," tegasnya.