Menteri Jepang Bahas Isu Laut dengan Luhut

Menteri Muda Jepang untuk Urusan Luar Negeri Nobuo Kishi menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan guna membahas isu mengenai kelautan.

"Tadi saya melakukan pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengenai isu-isu terkait dengan laut yang bebas dan terbuka," kata Kishi yang ditemui seusai pertemuan di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Adik Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe itu menuturkan kedatangannya ke kantor Luhut dilakukan di sela kegiatannya saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta Convention Centre yang digelar 5-7 Maret 2017.

Menurut dia, Jepang dan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbuka dan saling terjalin melalui laut sehingga memiliki peluang meningkatkan kerja sama di sektor tersebut.

"Jepang dan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbuka terhadap laut dan juga terjalin satu sama lain melalui laut. Oleh karena itu, Jepang dan Indonesia memmiliki potensi banyak untuk meningkatkan kerja sama," imbuhnya.

Jepang merupakam mitra strategis dan mitra ekonomi terbesar bagi Indonesia. Investasi Jepang di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir, dari 2,87 miliar dolar AS pada tahun 2015 menjadi 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2016.

Jepang juga merupakan salah satu sumber wisatawan terbesar bagi Indonesia, dengan kunjungan 513.297 turis Jepang ke Indonesia di tahun 2016. Negeri sakura menjadi salah satu negara mitra dialog IORA dan turut hadir dalam IORA Summit 2017.

Pemerintah Indonesia memimpin pertemuan IORA 2017 sebagai ketua bersama dengan Pemerintah Afrika Selatan sebagai wakil ketua dan Australia sebagai ketua IORA periode sebelumnya.

Kali ini, kegiatan tersebut mengangkat tema "Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean" (Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudera Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur).

Ada enam prioritas IORA yaitu keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan dan investasi, manajemen risiko bencana, manajeman perikanan, akademi dan iptek serta pariwisata dan pertukaran budaya. (Ant)