Menpan-RB Akui Kompetensi ASN Masih Rendah

Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengakui bahwa pada saat ini kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) masih rendah.

Rendahnya kualitas ASN ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif. Pada pengangkatan PNS terakhir pun, lanjutnya, hampir 58% berasal dari tenaga honorer.

"Bayangkan, kemarin mereka diangkat jadi PNS enggak dites," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (13/3/2017).

Menurutnya, ASN yang ahli di bidang pertambangan hanya berjumlah 0,03%. Bahkan, tidak banyak PNS yang berpendidikan S2 dan S3.

"Bagaimna mau mengatur pertambangan, mengatur pengusaha, kalau ASN-nya juga tidak mengerti," tegasnya.

Selain itu, mental ASN pun harus dibenahi. Saat ini, menurutnya, banyak ASN yang beranggapan bahwa mereka adalah penguasa. Padahal, ASN merupakan pelayan lmasyarakat.

"Tidak ada lagi birokrat mental priyayi. Mereka harus punya jiwa hospitality, bukan jiwa penguasa," ujarnya.

Dengan kondisi ASN seperti saat ini, menurut dia, tidaklah heran jika banyak keluhan terkait pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, pihaknya sangat serius untuk meningkatkan kualitas ASN. Caranya adalah dengan melakukan perbaikan?mulai dari sistem penerimaan dan pelatihan. Untuk penerimaan, pihaknya akan memperbesar formasi penerimaan dari sekolah kedinasan. Dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan kementerian lainnya terkait rencana itu.

"Minta lulusan STAN tidak hanya mengisi Dirjen Pajak, Bea Cukai saja. Juga dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, bisa untuk di Dinas Perhubungan. Juga diisi Sekolah Pelayaran," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendukung upaya perbaikan tersebut. Dia berharap ASN memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan. Pria yang akrab disapa Demiz ini berharap adanya perubahan motivasi dan pola pikir PNS dalam bekerja.

"Jiwa profesional didatangkan. Juga harus punya jiwa entrepreneur. Masak kalah sama pengusaha, orang dia yang mengatur. Jangan dibohongi pengusaha," katanya.

Dia pun menyebut bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan pembenahan kualitas PNS-nya. Rencana pendirian mal pelayanan publik pun siap dilakukan dengan sudah terbangunnya tempat pelatihan yang representatif.

"Jawa Barat secara ranking sudah tertinggi. Bahkan kalau lihat ke depannya, di Cipageran yang akan kita bangun tempatnya sudah memadai. Lokasinya strategis, di situ ada aula besar. Jadi bisa secara besar-besaran, bahkan dari provinsi lain juga bisa gunakan ini," pungkasnya.