KPU Jateng Minta Ulama Dilibatkan untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, Jawa Tengah, membutuhkan dukungan ulama dalam upayanya menekan politik uang pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kudus 2018, kata Ketua KPU Kudus Moch. Khanafi.

"Kami yakin, ketika ulama yang berbicara soal politik uang pada Pilkada dilarang atau diharamkan, tentunya akan diikuti umatnya, dibandingkan ketika KPU yang menyampaikan hal itu," ujarnya ketika bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kudus, Rabu (15/3/2017).

Rombongan KPU Kudus diterima langsung Ketua PCNU Kudus Abdul Hadi beserta jajaran pengurusnya.

Ia berharap, masyarakat, khususnya dari kalangan NU untuk diarahkan memilih calon pemimpin secara rasional serta cerdas.

Adanya keterlibatan ulama, dia berharap, bisa meminimalkan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan Pilkada Kudus, termasuk tindak politik uang.

"Mudah-mudahan, NU Kudus bisa mengawal pelaksanaan Pilkada Kudus nantinya berjalan lancar, bersih dan bermartabat serta akuntabel," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Kudus Abdul Hadi mengingatkan, KPU Kudus dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu nantinya untuk tetap berpegang pada aturan yang ada.

"Jangan sampai muncul dugaan bahwa KPU Kudus memihak salah satu pihak, karena bisa memunculkan permasalahan di masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, dalam mencari pemimpin daerah memang harus ditempuh lewat pemilu.

"Kami tentunya berharap, pesta demokrasi nantinya bisa berjalan dengan lancar, bersih, nyaman serta jujur dan adil," ujarnya.

Ia berharap, tidak terjadi konflik di masyarakat, karena melihat fenomena yang terjadi hanya permasalahan beda pilihan di tingkat desa saja butuh waktu lama untuk bisa akur kembali.

Oleh karena itu, kata dia, KPU Kudus beserta pihak yang lain untuk bersama-sama mendukung situasinya tetap aman dan damai. (Ant)