Ini Keinginan Ilham Saputra Setelah Terpilih Jadi Komisioner KPU RI

Komisioner KPU RI terpilih Ilham Saputra menyatakan keinginannya memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilu agar semakin berintegritas dan dipercaya masyarakat.

"Rencana program saya salah satunya penguatan kelembagaan KPU menjadi lembaga yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat," ujar Ilham dihubungi di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Ilham menyampaikan sejumlah upaya memperkuat kelembagaan KPU dapat dilakukan antara lain dengan proses rekrutmen yang terbuka dan sehat bagi seluruh penyelenggara pemilu di tiap level dengan memperhatikan rekam jejak mereka.

Selain itu dengan melakukan bimbingan teknis terpadu guna mengeliminir kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu.

Komisi II DPR RI selaku wakil rakyat yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan kepemiluan, Rabu ini telah memilih tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum RI dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu RI periode 2017-2022.

Pilihan ditentukan melalui pemungutan suara, setelah sebelumnya Komisi II DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 orang calon anggota Bawaslu.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, tujuh orang anggota KPU RI terpilih yaitu Pramono Ubaid Tanthowi dengan 55 suara, Wahyu Setiawan 55 suara, Ilham Saputra 54 suara, Hasyim Asy'ari 54 suara, Viryan 52 suara, Evi Novida Ginting Manik 48 suara dan Arief Budiman 30 suara.

Deretan nama-nama komisioner KPU RI terpilih seluruhnya memiliki latar belakang profesi terkait kepemiluan.

Pramono Ubaid Tanthowi misalnya, merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu daerah Banten. Pria kelahiran Semarang 17 Januari 1975 ini pernah menjadi tim asistensi Bawaslu RI periode 2009-2012 dan dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2012-2013.

Pramono merupakan alumnus dari IAIN Jakarta pada 1997 dan Program Pascasarjana dari University of Hawaii, AS, pada 2008.

Wahyu Setiawan, SIP, MSi sebelumnya merupakan anggota KPU Jawa Tengah. Pria kelahiran Banjarnegara 5 Desember 1973 itu pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2008-2013.

Wahyu merupakan alumnus Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Semarang pada 1997 dan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, pada 2007.

Ilham Saputra, SIP, merupakan Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 2008-2013, dan sejak 2014 hingga kini menjadi Project Manager pada Aceh Civil Society Task Force.

Pria kelahiran Jakarta 21 Mei 1976 ini merupakan alumnus Ilmu Politik Fisip UI, dan berpengalaman menjadi fasilitator pelatihan KPU daerah serta narasumber sejumlah pelatihan kepemiluan.

Hasyim Asy'ari merupakan anggota KPU RI pergantian antarwaktu sejak 2016-2017. Pria kelahiran Pati 3 Maret 1973 itu merupakan dosen Hukum Tata Negara Undip Semarang.

Hasyim merupakan alumnus Hukum Tata Negara Unsoed pada 1998, Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM, dan Doktor Sosial Politik University of Malaya pada 2013.

Viryan, SE, MM saat ini masih menjadi anggota KPU Kalimantan Barat. Pria kelahiran Jakarta 4 September 1975 ini merupakan alumnus Universitas Tanjungpura pada 2000 dan Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura pada 2006 dengan predikat "cum laude".

Dra Evi Novida Ginting Manik, MSP merupakan pegawai negeri sipil (dosen di Universitas Sumatera Utara) yang juga anggota KPU Sumatera Utara.

Perempuan kelahiran Medan 11 November 1966 itu merupakan sarjana Administrasi Negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada 1992 dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan dari USU pada 2007.

Arief Budiman merupakan petahana anggota KPU RI 2012-2017. Pria kelahiran Surabaya 2 Maret 1974 ini berpengalaman menjadi anggota KPU Jatim periode 2004-2012.

Arief alumnus Sastra Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 2000, Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga pada 2002, dan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UGM pada 2010.

Sedangkan untuk lima komisioner Bawaslu terpilih yakni Ratna Dewi Pettalolo dengan 54 suara, Mochammad Afifuddin 52 suara, Rahmat Bagja 51 suara, Abhan 34 suara dan Fritz Edward Siregar 33 suara, datang dari berbagai latar belakang profesi.

Ratna Dewa Pettalolo, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, yang lahir di Palu, Sulteng, pada 10 Juni 1967.

Ratna merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Tadulako serta Program Pascasarjana S-2 dan S-3 Program Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Anggota Bawaslu terpilih Mochammad Afifuddin berasal dari kalangan pegiat LSM pemilu, dosen, dan wiraswasta. Pria kelahiran Sidoarjo, Jatim, 1 Februari 1980 ini merupakan dosen dan Ketua Laboratorium Politik Fisip UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan anggota Dewan Pengarah JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat).

Afifuddin merupakan alumnus Tafsir-Hadits UIN Syarif Hidayatullah pada 2004 dan Program Pascasarjana Komunikasi Politik Fisip UI pada 2007.

Rahmat Bagja merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Pria kelahiran Medan 10 Februari 1980 merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UI pada 2003, dan Program Pascasarjana dari Universitas Utrecht, Belanda, pada 2009.

Rahmat Bagja juga merupakan Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPR sejak 2010 dan pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota DPD RI pada 2009-2010.

Abhan merupakan Ketua Bawaslu Jateng periode 2012-2017. Pria kelahiran Pekalongan, Jateng, 12 November 1968 ini pernah menjabat Ketua Panwaslu Jateng 2008-2009 dan advokat Abhan and Partners pada 1992-2008.

Abhan alumnus dari Jurusan Hukum Keperdataaan Universitas Pekalongan pada 1991 dan kini masih menempuh Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Unissula Semarang. Pernah pula menulis buku "Jejak Kasus Pidana Pemilu (Catatan Penegakan Hukum Pemilu di Jateng) yang diterbitkan CV Rafi Sarana Perkasa pada September 2016.

Anggota Bawaslu terpilih Fritz Edward Siregar lahir di Medan 27 November 1976 juga dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta. Ia pernah menjadi Staf Khusus Panitia Pengawas Pemilu Pusat pada 1999.

Fritz merupakan alumnus dari Fakultas Hukum UI pada 2000, Program Master Hukum dari Erasmus Universiteit, Belanda pada 2002, dan Doktor Hukum dari University of New South Wales, Australia, pada 2016.

Seluruh komisioner KPU dan Bawaslu RI terpilih atas berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu sesuai dengan visi misi yang diemban KPU dan Bawaslu RI.