Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Perdagangan Harga Pangan

Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perdagangan terkait harga pangan agar tidak ada lagi regulasi yang dapat mendorong penyimpangan seperti tindak pidana korupsi terkait kebijakan tersebut.

"Pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali kebijakan perdagangan saat ini untuk mendukung harga pangan yang lebih murah," kata Peneliti lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4/2017).

Menurut dia, salah satu contoh hal yang perlu dievaluasi adalah kebijakan impor daging sapi saat ini yang dinilai telah mendorong praktik korupsi di kalangan politisi serta pengusaha dan bukannya membuat harga daging sapi lebih terjangkau.

Hizkia berpendapat bahwa dalam jangka pendek, Indonesia perlu mengimpor bahan pangan sebagai kunci untuk menjaga harga tetap rendah.

Sebelumnya Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menilai laju inflasi dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) harus dijaga agar target inflasi 3-5 persen sepanjang 2017 dapat tercapai.

"Masalah inflasi itu selalu inflasi pangan, yang selalu berada di 5-10 persen. Tahun ini kita harus jaga inflasi pangan di 3-5 persen agar target inflasi tahun ini bisa tercapai," ujar Dody Budi Waluyo di Semarang, Jumat (31/3).

Secara rata-rata, inflasi volatile food sejauh ini selalu berada diatas inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada akhir 2016 lalu, inflasi volatile food tercatat 5,92 persen (yoy) atau diatas inflasi IHK yang tercatat 3,02 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberi perhatian pada persaingan dalam bisnis komoditas pangan untuk mendorong stabilitas harga komoditas itu.

"Tadi Bapak Presiden ingin mendapat informasi terkait dengan berbagai komoditas di Indonesia, salah satu fokusnya adalah komoditas pangan," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (30/3).

Syarkawi mengatakan Presiden Jokowi memberi perhatian serius dalam upaya mendorong stabilitas harga pangan.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi membahas ketersediaan stok pangan dan upaya menstabilkan harga untuk kebutuhan sebelum sampai sesudah bulan Ramadhan.

"Stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton, cukup untuk kebutuhan delapan bulan ke depan. Stok ini merupakan hasil panen dari dua hingga tiga bulan yang lalu, tetapi cukup untuk delapan bulan ke depan," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan menambahkan, Bulog sudah punya gudang kapasitas 1.000 ton sehingga target satu bulan ke depan stok itu sudah tersedia." katanya. (Ant)