PNM Siap Sukseskan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Presiden Joko Widodo meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Alun Alun Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Jumat (21/4). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan, perekonomian nasional harus diperkuat sehingga perlu ada kebijakan yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil.?

"Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE), terdapat tiga pilar utama, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat sepuluh bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat, nantinya diharapkan kebijakan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Jokowi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Terkait kesempatan, pemerintahan Jokowi nantinya akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.?

Dikesempatan yang sama, Jokowi menyerahkan 10.055 sertifikat hak atas tanah yang berasal dari Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Jumlah sertifikat tersebut akan terus meningkat di tahap selanjutnya. Setelah ini, misalnya dibagikan 15.000 sertifikat, tahap berikutnya 30.000 sertifikat.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah akan membantu pemerintah mensukseskan KPE. Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja menegaskan, PNM akan membantu pemerintah terkait dengan kesempatan dan juga kapasitas sumber daya manusia.

"PNM sudah menjalankan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, mulai dari melatih, membina serta mendampingi mereka yang ingin menjadi pengusaha atau wirausawan yang handal, dan sampai saat ini PNM telah mencetak para pengusaha yang handal" ujar Parman di sela sela penandatanganan MoU dukungan sinergi data dan kemudahan bagi masyarakat dihadapan Presiden Jokowi.

Parman menerangkan, MoU yang ditandatangani ini, adalah bentuk kongkret dukungan kepada pemerintah terkait dengan penyediaan data. PNM sebagai lembaga keuangan non-bank nantinya akan membantu pemerintah perihal penyediaan data bagi pemerintah dan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, Presiden Jokowi berpesan untuk pemerataan ekonomi melalui lahan yang berfokus untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan. "Kebijakan tersebut memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, lahan yang dimiliki harus menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tukasnya.