Lipsus: Kaya Literasi, Jadi Senjata Perangi 'Hoax'

Informasi palsu, bohong, atau lazim disebut "hoax" telah menjadi tantangan global di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

Indonesia telah menghadapi fenomena ini sejak 2014 saat kampanye hitam melalui penyebaran berita palsu mewarnai pemilihan umum presiden yang diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan pesaingnya kala itu, Prabowo Subianto.

Pengajar bidang penyiaran dan jurnalisme digital dari Stony Brook University, New York, Steven Reiner berpendapat informasi palsu dapat "hidup" karena lebih memengaruhi emosi manusia, menciptakan bias konfirmasi, memperkuat pemikiran konspirasi, dan tumbuh subur dalam ekosistem digital yang sangat ramah.

"Seseorang menjadi terikat secara emosional dan cenderung setuju dengan orang-orang yang terhubung dengan mereka terutama di media sosial, dunia digital yang ia ciptakan sendiri dan ia tentukan siapa-siapa saja yang berada di dalamnya," ujar Steven saat menyampaikan materi lokakarya jurnalisme yang diselenggarakan Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, @america, di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan tingkat literasi yang rendah berdampak pada meningkatnya kepercayaan terhadap hoax.

"Saya dapat hasil survei yang dilakukan Swiss, hasilnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap internet mencapai 65 persen. Ini termasuk tinggi jika dibandingkan negara-negara lain," ujar Samuel dalam salah satu sesi dialog "World Press Freedom Day 2017" di Jakarta, Senin (1/5/2017).

Berdasarkan analisis survei tersebut diketahui bahwa orang yang memiliki tingkat literasi tinggi tidak dengan mudah mempercayai informasi di internet karena akan membandingkan dengan sumber informasi lain di luar internet, seperti buku.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk memerangi "hoax" antara lain dengan mengimplementasikan Undang-Undang ITE serta memblokir situs-situs yang memuat perjudian, penipuan juga isu SARA.

Dewan Pers, sebagai garda terdepan yang mengawal kinerja pers Tanah Air juga telah melaksanakan program verifikasi perusahaan pers untuk memastikan komitmen setiap media dalam menegakkan kode etik jurnalistik, profesionalitas, serta perlindungan terhadap wartawan.

Pendataan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran media arus utama di tengah maraknya penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Media mainstream harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik, kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pada Februari.

Namun, berbagai upaya tersebut tampaknya tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini karena menurut delapan ribu ilmuwan, pakar teknologi, dan pemimpin pemerintah, kualitas wacana publik kita akan terus memburuk.

Dengan kata lain, ribuan orang yang menanggapi survei dari Pew Research Center, sebuah kelompok fakta nonpartisan yang menginformasikan kepada publik tentang isu, sikap, dan tren yang membentuk Amerika Serikat dan dunia, tersebut memperkirakan bahwa "era hoax" akan bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Lalu bagaimana seharusnya masyarakat mengambil peran untuk melawan penyebaran berita palsu ini? Literasi media yang berbasis pada kemampuan berpikir dan menilai secara kritis, dianggap sebagai senjata paling efektif untuk memerangi berita palsu.

Sebuah survei yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk atau 132,7 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet.

"Namun, tidak semuanya memiliki pengetahuan atau etika saat berurusan dengan internet. Karena itu, kita perlu meningkatkan literasi media digital untuk mencegah penyebaran 'hoax'," kata peneliti media dan dosen Universitas Multimedia Nusantara Ignatius Haryanto.

Salah satu cara untuk menerapkan konsep literasi media adalah dengan membandingkan satu sumber informasi ke sumber lain, untuk memeriksa kebenaran informasi.

Dalam hal ini seseorang dituntut untuk mau berpikir kritis dan tidak mudah memercayai informasi yang ia terima dari satu sumber saja.

Pada saat yang sama, perusahaan media dan wartawan perlu lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kerja jurnalistiknya untuk membuktikan bahwa media arus utama adalah sumber yang masih dapat dipercaya.

Ini akan menjadi tugas yang sulit bagi para jurnalis karena saat ini mereka tidak hanya diwajibkan untuk melaporkan sebuah berita secara akurat tapi juga melakukan dengan lebih cepat. Kuncinya sebenarnya terletak pada kualitas, bukan kuantitas, kata Haryanto.

Adaptasi Pesatnya perkembangan dunia digital dan media sosial ditambah maraknya penyebaran berita palsu memang menuntut wartawan untuk dapat beradaptasi. Wartawan harus menemukan cara baru untuk menjangkau masyarakat, membangun kembali kredibilitas, dan mengundang lebih banyak orang untuk menikmati karya jurnalistik mereka, kata Steven Reiner.

Agar bisa beradaptasi dengan dunia yang berubah secara dinamis, para wartawan juga diharapkan terbiasa menggunakan berbagai alat, aplikasi, atau teknologi untuk penyebaran informasi. Wartawan saat ini dituntut untuk tidak hanya mampu menulis tetapi juga terampil memotret, mengambil gambar video dan meningkatkan kemampuan menyunting dan menyiarkan informasi secara langsung ke masyarakat.

Selain itu, wartawan perlu tahu bagaimana berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, ujar Steven.

Wartawan harus memastikan bahwa mereka melaporkan informasi yang telah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Jurnalisme berbasis fakta semacam ini harus terus dipelihara untuk memenangkan kembali kredibilitas media arus utama, yang saat ini menghadapi tantangan terbesar yakni penyebaran hoax.

"Jurnalisme yang baik hanya memiliki satu tujuan yaitu melaporkan. Bukan untuk meyakinkan, menarik emosi khalayak, atau menyebarkan propaganda," kata Steven. (HYS/Ant)