Pakar Hukum & Pers: Rancangan Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas Adalah Langkah Antidemokrasi

Kendati masih banyak kontroversi, tampaknya Peraturan Presiden (Perpres) tentang "Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas" terus didorong dan segera disahkan.

Menurut pakar hukum dan etika pers, Wina Armada Sukardi, seperti yang dilansir pada Minggu (30/7/2023), alasan-alasan yang dikemukakan, mereka berharap, terdapat kepastian karya pers yang didistribusikan melalui algoritma adalah benar-benar yang berkualitas. Harapan lainnya, Perpres ini mampu memberikan pendapatan adil bagi media atas platform digital. Dengan begitu, pendapatan lebih distributif dan adil.

Baca Juga: Polri Sampaikan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Independensi Jurnalis

"Lewat Perpres ini pula digadang-gadang hanya pers yang berkualitas saja yang bakal disebarluaskan oleh perusahaan platform digital. Dalam alur pikir para pendukung Perpres ini, sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan pers yang dinilai 'tidak berkualitas' distribusinya menjadi terbatas dan bakal menghadapi banyak kendala," jelas Wina dalam keterangan tertulisnya.

Wina beralasan, jika Perpers disahkan, platform digital seperti mesin pencari Google berpotensi tidak dapat langsung mencantumkan berita dari perusahaan pers semacam itu. Hal ini menyebabkan masalah tersendiri karena perusahaan platform nantinya wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan pers "pemilik" berita sebelum menyiarkan karya pers atau disebut publishers rights.

"Selama ini sebagian konten dari perusahaan pers online atau digital, isinya sekitar 70%-80% mengutip dan mengambil data dari perusahaan platform digital secara gratis. Dalam keadaan demikian saja, perusahaan pers masih kembang kempis, bahkan tekor," tambahnya.

Wina menjelaskan, dengan publisher rights, perusahaan pers punya hak untuk dibayar terhadap produk-produk yang dihasilkan. Maka, perusahaan penyebar informasi atau platform digital wajib membayar kepada perusahaan pers setiap menyiarkan berita dari perusahaan pers.

"Kabarnya dalam proses penggodokan Perpres ini, semua pihak yang terkait sudah dilibatkan. Sudah didengarkan. Dari situ pula terkuak, sejatinya, masih banyak perbedaan prinsipil dari para pihak. Masih ada keraguan dari beberapa pihak, rancangan Perpres ini bakal benar-benar mampu menghasilkan ekosistem yang kondusif menjaga kemerdekaan pers," terang Wina.

Wina menjelaskan contoh Google, yang mereka nilai rancangan yang diajukan justru masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas. Bahkan, beberapa organisasi wartawan seperti AJI, AMSI, dan lainnya, membuat petisi menolak draf Perpers ini.

Walaupun demikian, naskah rancangan Perpres tersebut akan dikirim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ke Presiden Joko Widodo untuk segera ditandatangani. Setelah terjadi pergantian Menkominfo, rancangan Perpres ini malah dipercepat untuk sampai di meja presiden.