Kemen PUPR: KPR FLPP Baru Serap Rp439 Miliar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga awal Mei 2017 mencapai Rp439 miliar.

"Dana sebesar itu diserap 3.849 unit dari target 120 ribu unit rumah tahun ini," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada pers di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Menurut dia, dari 34 provinsi di Indonesia tercatat Papua Barat menjadi wilayah paling besar menyerap dana FLPP di lima bulan pertama tahun ini dengan nilai Rp96,19 miliar untuk 586 unit rumah. Kemudian disusul oleh Sumatera Utara dengan 404 unit rumah (Rp38,72 miliar) dan Jawa Barat 368 unit (Rp40,17 miliar).

Lana menyebutkan, bantuan pembiayaan dari pemerintah ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyukseskan program sejuta rumah bagi MBR yang digulirkan sejak April 2015. Selain FLPP, pemerintah juga menyiapkan SSB (Subsidi Selisih Bunga) dengan bunga terjangkau lima persen per tahun dengan tenor mencapai 20 tahun.

Selain itu juga SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) senilai Rp4 juta untuk MBR Kelompok Sasaran, serta penyediaan pokok pinjaman KPR dengan bunga rendah lewat FLPP dengan tarif 0,3 persen pertahun dan kebebasan menentukan Besaran Uang Muka untuk perbankan.

Pelaksanaan KPR bersubsidi melibatkan perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sejak KPR FLPP bergulir sedikitnya sudah delapan Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyatakan siap melaksanakan program KPR Bersubidi di 2017.

Secara operasional, penyaluran KPR bersubsidi dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. Sejak KPR FLPP dijalankan pada 2010, secara total realisasinya mencapai hampir 500.000 unit.

Sementara untuk target KPR bersubsidi pada tahun ini adalah KPR FLPP sebesar 120.000 unit dengan anggaran sebesar Rp9,7 triliun, KPR SSB untuk 225.000 unit dengan anggaran sebesar Rp3,7 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka untuk 550.000 unit dengan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.(ant)