KSP Panggil Perusahaan yang Terdampak Proyek Trans Sumatera

Kantor Staf Presiden (KSP) menjadwalkan pemanggilan sepuluh perusahaan di Provinsi Lampung yang terkena pembangunan lintasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada 6 Juli 2017.

"Pembebasan lahan sepuluh perusahaan yang menguasai 41 kilometer lahan itu dinilai alot, karena sebagian besar pemilik dan pengambil keputusan berada di Jakarta," kata Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP Febry Calvin Tetelepta, dalam rilis yang diterima, Jumat (9/6/2017).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KSP pada 7 Juni 2017 terdapat 41 km lahan perusahaan perkebunan yang masih bermasalah terkait pelaksanaan pembangunan JTTS di Lampung. Karena itu, KSP ikut memediasi dan mengawal agar masalah ini segera selesai paling lambat akhir Juli.

Sepuluh perusahaan besar pemilik hak guna usaha (HGU) yang lahannya terkena pembebasan lahan JTTS tersebut adalah PT Great Giant Pineapple sepanjang 9,9 km, PT Bumi Waras (5,38 km), PT Gunung Madu Plantation (7 km), PT Citra Lamtorogung Persada (1,2 km), PT Huma Indah Makmur (5,33 km), dan PTPN 7 (1,58 km), PT Bumi Madu Mandiri (1,4 km).

Kemudian, PT Lambang Jaya (5 km), PT Sumber Indah Perkasa (1,4 km), dan PT Barat Selatan Makmur Investindo (2,2 km). Di atas lahan yang dikuasai kesepuluh perusahaan itu terdapat tanaman nanas, kelapa sawit, singkong, dan karet.

Menurutnya, masalah yang membelit adalah dasar penilaian atau appraisal untuk ganti rugi yang belum cocok antara pemerintah dan perusahaan. "Perusahaan memakai appraisal sendiri. Namun sebagian dapat menerima, hanya ada beberapa yang masih bertahan," katanya lagi.

Kedeputian 1 KSP yang memiliki tugas mengevaluasi program prioritas nasional dan isu-isu strategis bidang infrastruktur dan energi, memberi dukungan penuh kepada Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo untuk mempercepat pembebasan lahan.

"Keberhasilan Gubernur Lampung di lapangan adalah keberhasilan Presiden, sehingga pembangunan tol ini tidak boleh main-main dan harus selesai tepat waktu. Hambatan-hambatan agar dapat diselesaikan secepatnya," kata Febry Calvin Tetelepta lagi. Menurut Febry, Presiden Joko Widodo selalu memantau progres pembangunan JTSS karena merupakan satu dari 225 program unggulan Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Kehadiran KSP dalam proyek JTTS, menurut Febry, bukan untuk mengambil alih tugas dan fungsi tim yang dibentuk Gubernur Lampung, tapi memperkuat agar kendala yang tak selesai di tingkat provinsi segera dibawa ke pusat.

"Masalah sepuluh perusahaan itu harus tuntas sebelum Juli, karena pembebasan lahan milik masyarakat relatif lancar. Targetnya, Juli 2018 jalan tol ini harus selesai untuk menghadapi Asian Games," kata Febry pula.

Proyek JTTS, termasuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang merupakan ruas tol yang menjadi penugasan langsung oleh Presiden melalui Perpres 117 Tahun 2015 dan masuk ke dalam PSN sesuai Perpres 3 Tahun 2016.

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 185 km, dengan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112 km masuk di Provinsi Lampung. Ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang melalui empat kabupaten yakni Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji.

Asisten II Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung Adeham menyatakan terima kasih dan bersyukur KSP ikut memperkuat Tim Percepatan Pembangunan JTTS, karena hampir setahun masalah ini mandek. "Meskipun permasalahan di lapangan rumit, dengan dukungan ini tim akan bekerja maksimal sesuai target Presiden Jokowi," katanya pula. (ant)