PGN Sebut Jargas Lebih Murah dari Elpiji, Ini Alasannya

Penggunaan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dipastikan lebih murah dibandingkan menggunakan elpiji.

"Perbandingannya bisa lebih murah hingga 50 persen," kata Sales Area Head PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Lampung Wendi Purwanto di Bandarlampung, Kamis (10/8/2017).

Ia menyebutkan penggunaan jargas lebih murah karena tanpa melalui proses mengingat gas bumi diambil langsung dari sumbernya dan dialirkan secara terus menerus.

Dia mencontohkan elpiji bersubsidi dalam tabung 3 kg harganya saat ini mencapai sekitar Rp6.000 per kilogram, sedangkan menggunakan jargas hanya Rp3.000/kg.

Sedangkan untuk elpiji masih banyak proses yang harus dilakukan hingga masuk ke tabung elpiji.

Ia menyebutkan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menugaskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga pada sejumlah daerah termasuk Kota Bandarlampung.

Sedangkan untuk jargas rumah tangga di Kota Bandarlampung, PGN ditugaskan untuk membangun dan mengoperasikan jargas sebanyak 10.321 sambungan rumah.

Pemasangan jargas pada 10.321 unit rumah tersebar di delapan kecamatan meliputi 21 kelurahan di Kota Bandarlampung.

Proyek jargas di Bandarlampung dengan total sepanjang 204 km tersebut, ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2017.

Selain di Lampung, PGN tahun ini mendapatkan penugasan untuk membangun jargas di Musi Banyuasin, DKI Jakarta, dan Mojokerto dengan total sebanyak 26.000 sambungan rumah tangga.

Sebelumnya, PGN juga mendapatkan penugasan untuk membangun dan mengoperasikan jargas di 8 wilayah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2461 K/12/MEM/2017, yakni wilayah Jabodetabek, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Tarakan, Kabupaten Blora, Kota Semarang, dan Kabupaten Sorong.

Saat ini PGN telah memasok lebih dari 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, lebih dari 1.930 pelanggan komersial dan 204.000 pelanggan rumah tangga yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di 12 provinsi seluruh Indonesia. (Ant)