Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Makassar -
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman alias Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak menyangka Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono, terjerat kasus korupsi. Tonny-sapaan akrab Antonius Tonny Budiono, diketahui ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam operasi tangkap tangan karena ketahuan menerima suap.
"Saya sangat menyayangkan kenapa Pak Tonny sampai begitu (menerima suap). Itu saja yang bisa saya sampaikan karena dia (Tonny) sudah mau pensiun, (kenapa) masih begitu," kata Menko Luhut, di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sabtu, (26/8/2017).
Operasi tangkap tangan terhadap Tonny dilakukan petugas KPK mulai Rabu, 23 Agustus, malam hingga Kamis, 24 Agustus. Dirjen Hubla itu dicokok atas dugaan menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Suap tersebut diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.?
KPK dilaporkan mengamankan setidaknya lima orang di beberapa lokasi di Jakarta. Yang pertama diamankan adalah Tonny di kediamannya di Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Di lokasi itu, KPK mengamankan sebanyak 33 tas berisi uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing. Nilainya fantastis mencapai Rp18,9 miliar.
Selain puluhan tas berisi uang turut diamankan barang bukti berupa rekening dengan saldo Rp1,17 miliar dan empat kartu ATM. Bila dikalkulasi, total uang yang diamankan di Mess Perwira mencapai Rp20,74 miliar. Setelah mengamankan Tonny, KPK mencokok empat orang lainnya, termasuk Bos PT Adhi Guna Keruktama selaku pemberi suap.?
Menko Luhut melanjutkan perilaku koruptif, termasuk menerima suap, tidak relevan dan pastinya mudah ketahuan. Aparatur negara semestinya memahami itu. Era transparansi ditambah pesatnya perkembangan teknologi membuat sistem pengawasan menjadi lebih ketat. Hubungan komunikasi melalui telepon misalnya, kata Luhut, pasti bisa diketahui.?
"Sekarang ini semuanya semakin transparan. Jadi, saya pikir kita harus hindari betul (perilaku koruptif)," ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.
Komitmen pemerintah memberantas korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menko Luhut menegaskan pun sudah sangat jelas dan tegas. Presiden Jokowi disebutnya menaruh atensi pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Muaranya agar pegawai tidak lagi tergiur menerima suap atau melakukan korupsi.?
"Presiden juga sudah melihat dan mau menaikkan remunerasi ke depan. Tapi ya masalahnya bukan hanya soal remunerasi, tapi masalah mental kita juga. Ya itu karena ingin langsung cepat kaya," tutup Menko Luhut.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement
