Misbakhun Ingatkan Menkeu Hati-Hati Kelola Utang

Komisi XI DPR menggelar Rapat Kerja terkait Pengelolaan Utang Negara bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (4/9). Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritisi persoalan strategi pengelolaan utang pemerintahan yang dinilai belum jelas oleh Kementerian Keuangan. Dia meminta Menkeu Sri Mulyani diharap bisa mengubahnya sehingga arah dan strateginya makin jelas

"Menurut saya ini bukan hanya strategi utang tapi strategi mengelola APBN. Sebenarnya saya ingin Ibu Sri Mulyani lebih detail. Strategi ke depan seperti apa," tegas Misbakhun di Gedung Parlemen Senayan, Senin (4/9).

Di rapat itu, dijelaskan utang pemerintah Rp 3.706,52 triliun pada akhir Juni 2017, atau meningkat Rp 34,9 triliun dari bulan sebelumnya.?Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp3.717 triliun, rasio utang pemerintah hingga Juni 2017 sebesar 27,02 persen dari PDB.?Hingga akhir tahun ini pemerintah menargetkan rasio utang pemerintah pusat sebesar 28,1 persen terhadap PDB.? Sementara itu, batas aman utang pemerintah yang diperbolehkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 60 persen dari PDB.?

Misbakhun berpendapat, bahwa tidak bisa membandingkan utang negara Indonesia dengan Jepang atau negara maju lain. Sebab, masih ada risiko yang sangat besar walaupun porsi SUN dimiliki oleh 62 persen investor dalam negeri. Pasalnya, perbandingan hutang yang digunakan oleh Menkeu hanya dengan negara-negara G20.

"Kenapa parameternya hanya PDB semata? Padahal aset negara, cadangan devisa dengan negara-negara tersebut sangat berbeda. Jepang dan Amerika tidak berbicara lagi mengenai PDB, tapi Gross National Product (GNP). Jadi pembandingannya tidak sesuai," kata Misbakhun.

Karena itu, Misbakhun juga menekankan, meskipun Indonesia sudah memiliki investment grade dari pihak pemeringkat internasional, bukan berarti membuat ekonomi dan utang negara menjadi baik.?Mengenai investment grade, lanjut dia, walaupun kita mau berikan yield yang tinggi, kita masih dipandang oleh para pemegang dalam posisi tawar yang lebih lemah.

"Kreativitas ini yang ingin kita butuhkan. Pemegang surat utang Indonesia adalah orang Indonesia tapi kita ada problem tentang likuiditas. Kita tidak ada uang untuk membayar mereka," ujar Misbakhun.?

Lebih lanjut politisi Golkar ini juga mewanti-wanti agar Menkeu Sri Mulyani, di sisa masa pemerintahan Jokowi -JK ini, lebih hati-hati dan produktif dalam mengelola utang negara.

"Akan lebih bijak jika mau berhati-hati dan fokus pada produktivitas,? pungkas legislator asal Pasuruan ini.