Pertamina: Pengusaha Papua Acap Kali Terhambat Tebus BBM

Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VIII Maluku-Papua menyatakan di wilayah pegunungan Papua para pengusaha menjadi lembaga penyalur seringkali terhambat melakukan penebusan BBM karena tidak adanya kantor bank persepsi Pertamina di wilayah itu.

"Belum adanya bank persepsi Pertamina di sejumlah wilayah yang menjadi objek program "BBM Satu Harga" membuat pengusaha harus ke Jayapura untuk setor dengan biaya tambahan transportasi Rp3-4 juta," ujar Made Adi Putra selaku General Manager Pertamina MOR VIII di Jayapura, Minggu (24/9/2017).

Dirinya menyebutkan, setidaknya ada enam kabupaten (seluruhnya pegunungan), yaitu Membramo Tengah, Yalimo, Tolikara, Puncak, Nduga dan Intan Jaya belum terdapat kantor BRI, Bank Mandiri dan BNI yang menjadi bank persepsi Pertamina.

Untuk masalah tersebut, dirinya mengklaim Pertamina telah menempuh berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan meminta bank persepsi untuk bekerja sama dengan Bank Papua yang telah memiliki kantor pelayanan di wilayah tersebut.

"Selain itu sekarang pihak pengusaha SPBU juga melakukan kerja sama dengan pihak maskapai untuk menitipkan uang penebusan BBM," ujarnya.

Made memaparkan masalah penebusan tersebut merupakan salah satu kendala yang masih ditemui untuk memaksimalkan program "BBM Satu Harga" di Papua.

Menurutnya, Pertamina selalu mencoba mencari solusi untuk setiap hambatan yang ditemui di lapangan, namun ia juga meminta dukungan semua pihak agar mensukseskan program tersebut. Program pada tingkat nasional diberi nama "Nusantara Satu Harga" tersebut, khusus untuk di wilayah Maluku dan Papua, pada 2016 Pertamina telah mengoperasikan delapan titik lembaga penyalur (APMS).

Kemudian pada tahun ini sudah empat APMS yang diresmikan dan tiga lagi yang akan segera dioperasikan pada akhir tahun 2017. Sedangkan pada 2018, Pertamina mengestimasikan akan ada 14 titik lembaga penyalur yang akan dioperasikan untuk menjalankan program tersebut. (HYS/Ant)