PLN Kedodoran, APLSI Siap Perkuat Investasi di Proyek 35.000 MW

Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menyatakan siap memperkuat investasi swasta di sektor kelistrikan terutama dalam program 35.000 megawatt (MW) bila PLN mengalami kesulitan terkait kinerja perusahaan.

"Sebagai mitra strategis, kita siap mengambil peran lebih besar untuk membantu PLN mempercepat pembangunan kelistrikan nasional, utamanya di program 35.000 MW," kata Ketua Harian APLSI Arthur Simatupang, Senin (2/10/2017).

Sebagaimana diketahui, surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyoroti kondisi keuangan PLN terkait dengan besarnya pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta target 35.000 MW. Menurut Arthur, meski ada peringatan dari Kemenkeu soal utang, asosiasi siap berada di belakang PLN bahu-membahu memikul beban investasi ke depan.

"Justru APLSI sebagai mitra strategis, siap membantu PLN di saat kesulitan seperti saat ini. Kita paham situasi PLN, dan peran swasta justru dibutuhkan saat-saat PLN menghadapi tantangan sekarang ini," paparnya.

Sejalan dengan Arthur, Sekjen APLSI Priamanaya Djan menyatakan, pihak swasta siap memperbesar portofolio investasi di kelistrikan nasional guna membantu PLN dalam memikul beban investasi di program 35ribu MW.

Priamanaya juga mengatakan, investasi di program 35.000 MW memang sangat besar dan akan sangat membebani jika dipikul sendiri oleh PLN, apalagi beban utang jangka panjang PLN mencapai Rp299 triliun. Untuk itu, ujar dia, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dan kemitraan strategis dengan PLN untuk meningkatkan peran swasta lokal dalam berinvestasi di program 35.000 MW.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan PLN mampu untuk menuntaskan proyek pengadaan listrik 35.000 MW, meskipun sejumlah kalangan meragukan kesehatan keuangan perusahaan tersebut.

Menteri Rini di Jakarta, Kamis (28/9), mengemukakan pula bahwa "wajar juga jika Menteri Keuangan mengingatkan agar PLN dengan proyek yang banyak harus menjaga rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perusahaan".

Untuk itu, menurut Rini, pihaknya selama tiga tahun sebagai Menteri BUMN selalu mengingatkan semua perusahaan milik negara, termasuk PLN sebagai perusahaan besar, harus menjaga rasio utang dan meningkatkan kualitas aset. Apalagi, pemerintah juga telah memutuskan tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik hingga akhir tahun 2017.

Menteri ESDM Ignasius Jonan ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9) menyatakan, kendati tidak menaikkan TDL, PLN akan tetap meraih pendapatan pada 2017. Jonan juga meminta PLN agar dapat melakukan efisiensi pada biaya-biaya perawatan, dan menyampaikan keyakinannya dengan pendapatan yang diperoleh PLN pada 2017 bakal tidak ada pengaruh kepada megaproyek pengadaan listrik 35 ribu Megawatt. (CP/Ant)