Awasi Mahar Politik, Bawaslu-KPK Jalin Kerja Sama

Badan Pengawas Pemilu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik, dan politik uang menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami selaku penyelenggara pemilu akan mengawasi terkait dua pemilu, yaitu Pilkada Serentak 2018 yang akan dilakukan di 171 daerah dan juga bersamaan dengan tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan bahwa tentunya Bawaslu dengan KPK sepaham apa yang bisa dilakukan bersama," kata Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Abhan menyatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan Bawaslu terkait pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, pertama persoalan politik transaksional. Kami melihat KPK melakukan OTT terkait kepala daerah tentu kepala daerah melalui proses politik demokrasi pemilu, kami Bawaslu punya peran besar agar ke depan kepala daerah adalah orang yang punya integritas," tuturnya.

Menurut Abhan, lembaganya punya beberapa kewenangan yang nantinya akan disinergikan dengan KPK terkait proses penindakan terkait politik transaksional itu.

"Soal politik transaksional, di tahapan Pilkada pada Februari 2018 itu tahapan pencalonan kami harus lakukan pengawasan tahapan pencalonan. Pertama, bagaimana dana kampanye peserta pemilu juga terkait penanganan "money politics" dan lain-lain. Itu yang kami diskusikan dengan KPK dan apa yang bisa disinergikan dengan KPK," ucap Abhan.

Sementara itu dalam kesempatan sama, komisioner Bawaslu Mochammad Afifuffidin menyatakan bahwa salah satu poin penting pertemuan dengan KPK terkait dengan konteks pencegahan agar tidak terjadi praktik politik transaksional.

"Sekaligus mengurangi potensi politik biaya tinggi karena politik biaya tinggi yang biasanya muaranya dari mahar politik ini bisa memicu praktik korupsi. Dari kajian kami, daerah yang biasanya banyak praktik politik uang rawan dari sisi indeks kerawanan pemilu," ucap Afifuffidin. (ant)