Usia pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hari ini (20/10/2017) berusia tiga tahun. Dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dengan satu tujuan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu di antaranya adalah kebijakan BBM Satu Harga.
Program yang mulai dijalankan sejak 1 Januari hingga 2 Oktober 2017 ini telah menyelesaikan pembangunan lembaga penyalur di 25 lokasi pada 11 provinsi. Sebelas provinsi tersebut, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Kini masyarakat sekitar di 25 lokasi tersebut dapat menikmati harga BBM yang jauh lebih murah dibanding sebelumnya," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Jumat (20/10/2017). Pemerintah sendiri menargetkan hingga tahun 2017 dapat membangun lembaga penyalur BBM di 150 lokasi pada 148 kabupaten.
Ia memaparkan dari total rencana pembangunan lembaga penyalur di 150 lokasi, sebanyak 54 lokasi ditargetkan selesai tahun 2017. Sementara?tahun 2018 dan 2019 masing-masing di 50 lokasi dan 46 lokasi.
Lokasi yang dipilih, lanjutnya, merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Di kabupaten Puncak, Papua misalnya, harga BBM mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per liter. Dengan kebijakan BBM Satu Harga sekarang harganya menjadi seperti di SPBU pada umumnya, yaitu sebesar Rp5.150 per liter untuk solar dan Rp6.450 per liter untuk premium," tambahnya.
Harga BBM yang sama sudah sangat dinantikan oleh masyarakat di berbagai daerah terpencil di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Papua.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Fauziah Nurul Hidayah
Tag Terkait:
Advertisement