Warta Ekonomi, Bandung -
Polda Jabar akan menurunkan sekitar 10.000 personel dari seluruh jajaran, termasuk polrestabes/polres, juga polsek). Selanjutnya pada proses pemungutan suara, akan diterjunkan sekitar 27 ribu personel.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya akan menerapkan pola pengamanan berbeda saat pemilihan tahun depan. Sebelumnya, di tiap tempat pemungutan suara (TPS) disimpan satu personel kepolisian, nantinya akan menjadi dua orang. Pihaknya juga berpedoman pada pelaksanaan pilkada dua tahun silam.?
"Kita juga dibantu oleh TNI yang menerjunkan 27 SSK (satuan setingkat kompi) atau sekitar 2.700 personel yang akan disebar di sejumlah wilayah untuk mencegah potensi timbulnya gangguan kamtibmas," kata Agung kepada wartawan di Bandung, Selasa (28/11/2017).
Agung menambahkan, Polda Jawa Barat telah memetakan daerah rawan saat pemilihan kepala daerah serentak 2018. Kepolisian mengategorikan wilayah yang berpotensi terjadinya hal tak diinginkan saat pemungutan suara nantinya.?
Ada dua kategori dalam pemetaan wilayah rawan konflik pada Pilkada 2018 mendatang yakni daerah rawan I didasarkan pada pilkada dan pilpres sebelumnya, seperti terjadinya keributan antar partai politik atau kandidat. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis.
"Ada dua daerah rawan gangguan Kamtibmas yaitu berdasarkan pelaksanaan polkada dan pilpres sebelumnya. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis," jelas Agung
Agung berharap, pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan lancar dan kondusif.?
"Yang menjadi tujuan kita bersama adalah terjadinya kondusivitas keamanan menjelang, pada saat pelaksanaan dan setelah Pilkada nanti," pungkasnya.
Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya akan menerapkan pola pengamanan berbeda saat pemilihan tahun depan. Sebelumnya, di tiap tempat pemungutan suara (TPS) disimpan satu personel kepolisian, nantinya akan menjadi dua orang. Pihaknya juga berpedoman pada pelaksanaan pilkada dua tahun silam.?
"Kita juga dibantu oleh TNI yang menerjunkan 27 SSK (satuan setingkat kompi) atau sekitar 2.700 personel yang akan disebar di sejumlah wilayah untuk mencegah potensi timbulnya gangguan kamtibmas," kata Agung kepada wartawan di Bandung, Selasa (28/11/2017).
Agung menambahkan, Polda Jawa Barat telah memetakan daerah rawan saat pemilihan kepala daerah serentak 2018. Kepolisian mengategorikan wilayah yang berpotensi terjadinya hal tak diinginkan saat pemungutan suara nantinya.?
Ada dua kategori dalam pemetaan wilayah rawan konflik pada Pilkada 2018 mendatang yakni daerah rawan I didasarkan pada pilkada dan pilpres sebelumnya, seperti terjadinya keributan antar partai politik atau kandidat. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis.
"Ada dua daerah rawan gangguan Kamtibmas yaitu berdasarkan pelaksanaan polkada dan pilpres sebelumnya. Sementara, daerah rawan II berdasarkan geografis," jelas Agung
Agung berharap, pelaksanaan pilkada mendatang bisa berjalan lancar dan kondusif.?
"Yang menjadi tujuan kita bersama adalah terjadinya kondusivitas keamanan menjelang, pada saat pelaksanaan dan setelah Pilkada nanti," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement